Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.974,7 triliun hingga September 2022 dari target APBN Rp2.266,2 triliun atau melonjak 45,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1.355 triliun.
“Realisasi APBN menggambarkan strategi kita yang cukup kuat di tengah pergeseran risiko,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, hari ini.
Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp1.542,6 triliun yang meningkat 49,3 persen dari Rp1.033 triliun pada September 2021 serta PNBP Rp431,5 triliun yang meningkat 34,4 persen dari Rp321 triliun dibanding periode sama tahun lalu.
Penerimaan perpajakan ini terdiri atas penerimaan pajak Rp1.310,5 triliun yang naik 54,2 persen dari periode sama tahun lalu Rp850,1 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp232,1 triliun yang naik 26,9 persen dari Rp182,9 triliun.
Realisasi penerimaan pajak Rp1.310,5 triliun yang merupakan 88,3 persen dari target Rp1.485 triliun ini secara rinci meliputi PPh non migas Rp723,3 triliun atau 96,6 persen dari target serta PPN dan PPnBM Rp504,5 triliun atau 78,9 persen dari target.
Baca juga: Menkeu Telah Salurkan Anggaran Bansos Senilai Rp307,1 Triliun
Kemudian PBB dan pajak lainnya Rp20,4 triliun atau 63,2 persen dari target serta PPh migas Rp62,3 triliun atau 96,4 persen dari target.
Kinerja penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah pada 2021 serta implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP).
Sementara itu penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp232,14 triliun atau 77,63 persen dari target Rp299 triliun, meliputi bea masuk yang tumbuh 31,56 persen didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama sektor perdagangan dan industri
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga didorong oleh cukai yang tumbuh 19,61 persen dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif dan efektivitas pengawasan.
Bea keluar (BK) yang tumbuh 64,17 persen turut mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai seiring tingginya harga komoditas, kenaikan tarif BK produk kelapa sawit serta volume ekspor.
Terakhir, untuk penerimaan PNBP sebesar Rp431,5 triliun yang merupakan 89,6 persen dari target Rp481,6 triliun didukung oleh meningkatnya pendapatan sumber daya alam (SDA), pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) dan PNBP lainnya. (OL-4)
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
Pemerintah telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp132,2 triliun hingga Mei 2024. Realisasi itu disebut lebih rendah dari periode yang sama di 2023 sebanyak Rp150,5 triliun.
Pemerintah didorong untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan negara agar memiliki ruang fiskal. Itu dinilai penting agar pemerintahan baru ke depan tidak menambah utang negara.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved