Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebaiknya tidak diturunkan dalam waktu dekat. Hal itu menanggapi penurunan harga BBM jenis Pertamax dan Dex.
Dia melihat pemerintah masih menanggung beban subsidi dan juga kompensasi untuk Pertalite dan solar subsidi
"Saya kira saat ini untuk BBM subsidi masih belum bisa dilakukan penyesuaian harga karena memang secara keekonomian masih jauh dibawah keekonomian," kata Mamit kepada wartawan, Minggu (2/10/2022).
Mamit berkata saat ini beban kompensasi Pertalite masih diangka Rp3.150 per liter dan solar masih Rp7.950 per liter.
"Jadi agak berat sepertinya karena pemerintah melakukan perhitungan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ini dalam asumsi jangka panjang," ujarnya
Lebih lanjut, Mamit menekankan penurunan harga minyak dunia juga baru berlangsung dalam beberapa waktu ini saja. Sehingga, dia khawatir penurunan harga BBM subsidi tidak diimbangi dengan penurunan harga barang dan jasa juga.
Sehingga malah tidak memberi pengaruh signifikan dari kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM subsidi.
Terkait kondisi itu, Mamit mengajak masyarakat untul mengawasi pengalihan subsidi BBM ke dalam bentuk bantuan sosial.
“Apa yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat dan perlu kita dukung, yang perlu kita kawal bagaimana pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Upah (BLU) benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.
Dia mengaku masih mendapat banyak aduan bahwa orang-orang yang laik menerima justru belum mendapatkan manfaat subsidi sosial tersebut. "Yang dapat BLU itu-itu lagi orangnya dan sebetulnya mereka orang mampu, ini menjadi upaya yang harus diperbaiki bersama,” ujar Mamit. (OL-13)
Baca Juga: Penyesuaian Harga BBM dan Realokasi APBN Untuk Tujuan Lebih ...
Direktur CELIOS menilai rencana kenaikan harga Pertamax 92 tepat untuk kurangi beban APBN, namun ingatkan risiko migrasi konsumsi ke Pertalite.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan dinas.
Kondisi ini membuat harga BBM domestik masih sensitif terhadap perubahan eksternal, sehingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin penting.
enaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak seragam dinilai berpotensi membuat konsumen beralih ke produk yang lebih murah.
Sementara untuk BBM subsidi, lanjut dia, harganya tidak akan dinaikkan sampai harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$100.
Harga BBM dan LPG non-subsidi naik tajam April 2026. Pengamat khawatir terjadi peralihan ke subsidi. Ini solusi agar distribusi tetap tepat sasaran.
Berkaca kepada teori ekonomi, katanya, subsidi yang diberikan kepada komoditas itu sampai kapanpun pasti akan ada celah pemanfaatan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved