Bea Cukai Pastikan Pemanfaatan DBH CHT Tepat Sasaran

HASIL tembakau (HT)/rokok dikategorikan sebagai salah satu barang kena cukai (BKC), yaitu barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara, karena pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. 

Pemerintah, melalui Bea Cukai, mengenakan pungutan cukai terhadap rokok sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang diharapkan dapat membantu membatasi konsumsi rokok di tengah masyarakat. Pungutan cukai tersebut pun menjadi salah satu komponen penerimaan negara dari sektor perpajakan yang memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengatakan, untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN, setiap tahunnya dialokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). 

Dana itu merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan provinsi penghasil tembakau. 

"Pemerintah turut mendanai kebutuhan daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau dengan dana yang bersumber dari APBN, yaitu DBH CHT. Kebijakan yang telah dilaksanakan sejak 2008 ini bertujuan untuk mengatasi eksternalitas negatif yang timbul akibat konsumsi produk tembakau. Dalam pelaksanaannya, fokus kebijakan penggunaan DBH CHT mengalami perubahan sesuai dengan urgensi dan kebutuhan," ujarnya.

Pada 2022, sesuai PMK 215/PMK.07/2021 anggaran DBH CHT sebesar Rp4.010,69 miliar dialokasikan sebesar 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk bidang kesehatan, dan 10 persen untuk bidang penegakan hukum. Proporsi alokasi penggunaan DBH CHT di tahun ini disesuaikan dengan prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian. 

Di bidang kesejahteraan masyarakat, DBH CHT digunakan dalam berbagai program, seperti pembinaan industri, peningkatan kualitas bahan baku, dan pembinaan lingkungan sosial. Semua program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan telah memberikan kontribusi untuk penerimaan cukai hasil tembakau. 

"Jika dirinci, alokasi 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat ini terbagi lagi menjadi 35 persen untuk pemberian bantuan dan 15 persen untuk peningkatan keterampilan kerja. Perwujudannya ialah dalam bentuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau, peningkatan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, hingga bantuan bibit/benih/pupuk dan sarana dan prasarana produksi,” ujar Hatta. 

Baca juga : Sri Mulyani Usul Beri PMN Rp15,5 Triliun untuk Garuda, Hutama Karya dan Bank Tanah

Penggunaan DBH CHT juga menjadi salah satu sumber pendanaan dalam mendukung bidang kesehatan, khususnya melalui kegiatan pelayanan kesehatan dan upaya penanganan pandemi Covid-19. 

“Porsi penggunaan DBH CHT untuk kesehatan dari tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami peningkatan. Penggunaan untuk penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan merupakan penggunaan yang paling dominan dalam pendanaan DBH CHT di bidang kesehatan,” tambahnya.

Peran DBH CHT di bidang kesehatan juga terwujud dalam penyediaan sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih, pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk, vaksinasi dan imunisasi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun (balita), serta penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan. 

Adapun di bidang penegakan hukum, menurut Hatta, Bea Cukai memiliki langkah strategis yang secara kontinu terus digalakkan, seperti meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda), melakukan sosialisasi ketentuan cukai secara masif, melaksanakan operasi penindakan bersama aparat penegak hukum lainnya, memaksimalkan pengumpulan informasi perihal peredaran barang kena cukai, dan memfasilitasi pengurusan perizinan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) sesuai kewenangan.

Hatta menegaskan, Bea Cukai terus berupaya menjalin koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait lainnya untuk optimalisasi pemanfaatan DBH CHT. Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar anggaran DBH CHT dapat dikelola secara efektif, tepat guna, dan tepat sasaran. 

Ia pun mengharapkan peran aktif masyarakat untuk membantu Bea Cukai dalam menjalankan tugas di bidang pengawasan cukai. Mengingat peran cukai dalam pembatasan konsumsi rokok dan manfaat DBH CHT dalam membantu kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi terancam dengan adanya peredaran rokok ilegal.

"Kami mengharapkan peran aktif masyarakat untuk membantu Bea Cukai dalam menjalankan tugas di bidang pengawasan cukai, yaitu dengan mendukung pelaksanaan kampanye Gempur Rokok Ilegal dan turut melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal di daerahnya. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui kanal informasi Bea Cukai pada contact center Bravo Bea Cukai 1500225, media sosial Bea Cukai, dan email pengaduan ke alamat pengaduan.beacukai@customs.go.id," tutupnya. (RO/OL-7)