Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku masih menunggu hasil penyelidikan tim dari kementeriannya untuk menindaklanjuti temuan berkarung-karung beras bantuan presiden (banpres) yang dikubur di Depok, Jawa Barat.
"Tim masih berproses di lapangan, dan sudah ada kepolisian RI dan Inspektorat Jenderal Kemensos juga," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8).
Baca juga: Rayakan HUT Ke-51, PT Asabri Komitmen Tingkatkan Layanan Kepada Peserta
Untuk saat ini, ia mengaku percaya dengan pernyataan yang disampaikan JNE sebagai pihak distributor beras banpres dari Perum Bulog kepada masyarakat.
Pasalnya, saat masa awal pelaksanaan pembagian bantuan tersebut, pernah ditemukan beras-beras rusak akibat kesalahan pengiriman.
"Kalau memang seperti yang dikatakan JNE, berarti itu memang beras yang rusak. Waktu itu memang terjadi kerusakan beras yang cukup banyak karena dalam pengangkutannya menggunakan bak terbuka dan kena hujan," jelasnya.
Kemenko PMK pun saat itu memutuskan untuk mengganti semua beras yang basah dengan yang baru untuk kemudian disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.
"Semua beras yang kena hujan tidak boleh dibagikan, baik yang masih dalam keadaan baik maupun yang sudah rusak. Mungkin yang waktu itu tampaknya baik, besoknya rusak. Beras itu kan sensitif dengan air jadi hari itu juga harus diganti. Paling lambat dua hari setelah itu harus diganti," terang Muhadjir.
Ia pun memastikan bahwa pemerintah tidak menderita kerugian atas insiden beras rusak tersebut. Seluruh kerugian lanjut dia, ditanggung JNE sebagai transporter dan mungkin juga Bulog sebagai penyedia barang.
"Jadi yang bertanggung jawab adalah transporter, perusahaan-perusahaan yang terlibat,"tandasnya. (OL-6)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved