Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan pandemi covid-19 yang merupakan krisis berbeda dibandingkan moneter pada 1998 dan finansial pada 2008, memaksa pemerintah untuk berpikir terbuka dan pragmatis.
"Pandemi menciptakan tantangan yang sama sekali berbeda. Sehingga, kami merancang dan meresponsnya dengan berpikiran terbuka dan pragmatis," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam forum G20, Jumat (15/7).
Menurutnya, krisis akibat pandemi sangat berbeda dengan dua krisis lain yang pernah dialami Indonesia. Sebab, inti dari permasalahan bukan dari perusahaan atau perbankan, melainkan aspek kesehatan.
Baca juga: Menkeu: Dunia Semakin Terancam Kerawanan Pangan dan Krisis Energi
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa krisis kesehatan mengancam orang secara langsung, yang pada akhirnya memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Baik di ranah ekonomi, maupun kehidupan sosial.
"Dari sisi fiskal, ketika lockdown, kita langsung tahu bahwa aktivitas ekonomi baru saja turun," imbuh Bendahara Negara.
Pada kondisi ini, Ani mengatakan pemerintah harus mengatasi dari aspek kesehatan, sekaligus membantu masyarakat. Sebab, pendapatan menurun dan roda perekonomian terancam berhenti.
Baca juga: BI: Dalam Sepekan, Modal Asing Keluar dari RI Rp8,56 Triliun
Salah satu konsekuensi utama dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan, yakni defisit APBN yang melebar. Untuk pertama kalinya, setelah lebih dari 15 tahun, Indonesia menerapkan kebijakan fiskal secara hati-hati.
Dalam hal ini, tidak membiarkan defisit lebih dari 3%. Pun, pada akhirnya, pemerintahk karena pandemi covid-19. "Kami membuka batas untuk memungkinkan defisit fiskal lebih dari 3%," papar Ani.
Kementerian Keuangan berdiskusi secara internal dengan Bank Indonesia. Ternyata, Indonesia masih perlu memiliki tindakan kebijakan yang luar biasa. Adapun kebijakan extraordinary tersebut berkaitan upaya pemerintah dalam menopang kredibilitas, ketika batas defisit dibuka.(Ant/OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved