Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (APINDO) menyarankan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, khususnya di sektor pangan, guna mencegah potensi kenaikan inflasi pada April.
"Ada beberapa hal yang kami sarankan untuk menjaga kestabilan inflasi sektor pangan. Kita harus mengupayakan keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional," kata Ketua Apindo Haryadi Sukamdani dalam diskusi daring yang diselenggarakan InfoBank, Kamis (7/4), seperti dilansir Antara.
Impor bahan pangan, lanjutnya, dengan adanya kenaikan sejumlah harga yang terjadi saat ini, harus segera dicarikan substitusi yang bisa disediakan dari dalam negeri. Selain juga mengupayakan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kegaduhan di lapangan, akibat pasokan bahan pangan kurang.
"Berikutnya memastikan kelancaran dan distribusi supply pangan khususnya di daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk," ujarnya.
Menurut Apindo, kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional di daerah. Selanjutnya saran yang ketiga adalah pemerintah harus memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan.
Jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan secara berkala dengan disiplin oleh pemerintah, Apindo cukup yakin inflasi pangan nasional bisa dicegah dan dikendalikan dengan baik tanpa membebani masyarakat, apalagi sampai mendorong masyarakat dengan daya beli rendah ke arah kemiskinan.
"Terkait PPN kami sebetulnya pada posisi yang mendukung, hanya memang pemerintah perlu melihat kembali apakah akah terus dilakukan atau bisa ditangguhkan dalam sementara waktu," tuturnya.
Baca juga: Kurs Rupiah Melemah, Analis Singgung Turunnya Cadangan Devisa Indonesia
Lebih lanjut Haryadi juga menyoroti dampak dari konflik Ukraina dan Rusia. Meskipun volume perdagangan Indonesia dengan Ukraina dan Rusia tidak terlalu besar, menurutnya, komoditas perdagangan utama minyak mentah dan gandum masih merupakan komoditi penting yang dibutuhkan industri dan perekonomian Indonesia.
"Pengaruhnya terhadap dunia besar, jadi mau tidak mau ini akan jangka panjang. Bagaimana kita mengatasi secara umum dampak dari perpanjangan ini, substitusi impor menjadi keharusan," ucapnya.
Kenaikan harga energi BBM, batu bara, dan gas, dinilainya secara langsung akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi, logistik dan transportasi yang tentu berimbas langsung terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen serta memberi tekanan yang lebih besar pada APBN.
"Masalah seperti pandemi dan perang, sebetulnya kita sudah bisa memperkirakan risikonya, namun sayangnya selama ini kita tidak mempunyai contigency plan yang memadai terhadap sumber-sumber komoditas penting. Hal ini yang menurut kami harus dipikirkan untuk jangka panjang," kata Haryadi. (A-2)
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pihaknya mendukung keberadaan layanan Golden Visa. Dia meyakini itu akan sangat menarik bagi investor.
Apindo khawatir utang pemerintah bisa melonjak hingga Rp10 ribu triliun jika wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB) terealisasi.
SEBANYAK 61,26% perusahaan masih kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit dari perbankan atau lembaga keuangan.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai depresiasi rupiah yang terjadi melemahkan produktivitas dan daya saing industri.
Adanya pemotongan untuk Tapera akan semakin memberatkan di tengah depresiasi Rupiah dan melemahnya permintaan pasar.
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved