Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III DPR Safaruddin mempertanyakan kasus investasi bodong melalui online yang saat ini tengah ditangani Bareskrim. Pasalnya sempat diberitakan di media massa bahwa kasus investasi bodong tersebut merugikan uang dengan nilai hingga ratusan miliar rupiah.
“Saya kira Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah melakukan pemantauan aliran dana investasi bodong ini yang sekarag ditangani Bareskrim, ujar Safarudin yang tengah bertanya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK dan jajarannya di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (5/4).
Untuk itu politikus fraksi PDIP itu meminta penjelasan PPATK terkait pemantauan aliran dana miliaran rupiah tersebut.
Tidak hanya, itu ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya kiat khusus PPATK agar hak-hal tersebut (investasi bodong) secara dini bisa dipantau, sehingga kerugian masyarakat tidak terlalu banyak.
Baca juga: Komisi IV DPR Minta KKP Bantu Para Nelayan untuk Mendapatkan BBM
Dimana sejak awal PPATK sudah memberikan informasi kepada penegak hukum yang kemudian akan memberikan pemberitahuan bahwa akan terjadi investasi bodong yang akan melibatkan masyarakat banyak sebagai korbannya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa juga berharap agar PPATK mengungkap dalang utama dari investasi bodong yang tengah ramai di Indonesia. Sehingga menjadi pelajaran atau edukasi kepada masyarakat luas, agar tidak lagi terjebak dan menjadi korban dalam kasus sejenis (investasi bodong).
“Mestinya kepala PPATK juga pasti paham mengenai hal ini. Kalau memang betul siapa orangnya, kalau bisa disampaikan ya sampaikan, kalau bisa dieksekusi, kembali kepada masyarakat agar tidak terbodohi investasi ilegal,”ujar Adde.
Dalam kesempatan itu Adde juga mempertanyakan berapa banyak investasi illegal yang memang sudah terdata oleh PPATK. Pasalnya, Ia menduga tidak hanya Binomo dan Fahrenheit saja yang beroperasi di Indonesia namun uangnya lari ke luar negeri. Namun masih banyak investasi bodong lainnya yang belum terekspose dan tereksplor.
“Ini penting bapak sampaikan ke masyarakat agar menjadi bahan edukasi masyarakat, agar masyarakat tidak terbodohi, tidak terbohongi lagi oleh investasi ilegal. Yang sekarang mungkin bukan hanya Binomo bukan hanya Fahrenheit, mungkin ada banyak lagi yang belum tereksplor dan terekspose,” pungkas politikus fraksi Partai Golkar itu. (RO/OL-09)
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan pemerintah tidak takut pada sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, meminta kepada DPR untuk memberikan kewenangan investigasi judi online kepada PPATK.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Waspada, aksi penipuan bermodus investasi masih marak terjadi. Peristiwa terbaru terjadi di wilayah hukum Bogor Raya (Kota dan Kabupaten Bogor).
Polisi tengah melakukan penanganan perkara yang saat ini menjadi sorotan masyarakat berkaitan dengan investasi
Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen (Persero), Dodi Susanto, diperiksa oleh penyidik KPK, pada Rabu (19/6) terkait dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen.
OJK mengimbau seluruh masyarakat tidak tertipu dan tergiur dengan tawaran investasi dengan keuntungan fantastis, bisa jadi investasi bodong. Terkait dugaan hilangnya dana nasabah Bank BTN
SATRESKRIM Polres Sukabumi Kota kembali mengungkap investasi bodong berkedok koperasi dengan kerugian hampir Rp1 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved