Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional ke Era Pascapandemi Dinilai Sudah Tepat 

STRATEGI pemulihan ekonomi nasional yang diambil oleh Pemerintah untuk bangkit dari economic shock yang diakibatkan oleh Covid-19 dinilai sudah ada dijalur yang tepat, sehingga hasilnya sudah mulai terlihat dan dirasakan oleh pelaku bisnis dan masyarakat. 

Demikian yang menjadi diskusi hangat dalam Virtual Talkshow yang digelar oleh Ikatan Alumni Harvard di Indonesia, Harvard Club of Indonesia (HCI) yang bertemakan: Transformasi Politik, Ekonomi, dan Sosial Indonesia di Era Post-Pandemic.  

“Transformasi Indonesia ke depan pascapandemi harus menjadi ekosistem pembangunan yang kuat secara ekonomi tapi juga peduli ekologi, serta inklusif bagi seluruh komponen sosial masyarakat.  Dan ini semua dimulai dari kita para Alumni melalui sharing knowledge kepada masyarakat luas. Kita harus menjadi think tank yang membantu pemerintah untuk menghadapi tantangan ke depan, apakah itu soal energi, emisi, ketersediaan hingga memastikan keamaan pangan,” kata Melli Darsa, President Harvard Club of Indonesia. 

Terkait dengan strategi Pemerintah Indonesia untuk pulih dan bangkit di era pascapandemi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah-langkah yang diambil sudah tepat bagi struktur ekonomi dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.  

"Pemulihan Ekonomi Nasional yang menjadi strategi pemerintah secara komprehensif mencakup berbagai tatanan ekonomi masyarakat, mulai dari Jaring Pengaman Sosial, mendorong UMKM, penciptaan lapangan pekerjaan melalui reformasi struktural oleh Undang-Undang Cipta Kerja, hingga harmonisasi regulasi perpajakan sebagai bentuk transformasi dari sisi fiskal," ujarnya. 

Airlangga menambahkan, untuk pemulihan ekonomi pacapandemi, Pemerintah telah mempersiapkan sejumlah instrumen, mulai dari anggaran negara, proteksi sosial untuk masyarakat yang paling rentan terhadap economic shock yang diakibatkan oleh pandemi, seperti pekerja harian dan pekerja informal. Pemerintah juga melakukan reformasi sejumlah regulasi yang akan menciptakan sebuah ekosistem yang lebih kondusif bagi pelaku usaha, baik itu UMKM hingga ke korporasi.  

“Anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp695,2 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2021, anggaran ini kami tingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, dan tahun 2022 dibudgetkan Rp455,62 triliun,” jelas Airlangga. 

Airlangga menekankan, pendekatan penanganan Covid-19 yang diambil oleh Indonesia memang berbeda dengan negara lain.  

“Sejak awal strategi kita tidak pernah menerapkan lock down ketat. Gas dan rem antara health interventions dengan ekonomi nasional prinsipnya harus seimbang. Karena Pemerintah telah mempertimbangkan struktur ekonomi dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa kita tiru-tiru saja apa yang dilakukan oleh negara lain. Dan terbukti, strategi ini tepat adanya karena kita bisa lihat sekarang ini ekonomi Indonesia mulai kembali ke level sebelum pandemi lebih cepat dibanding yang diperkirakan banyak orang,” papar Airlangga.  

Baca juga : Presidensi G-20, Indonesia Perlu Orkestrasi Seluruh Potensi Bangsa 

Berkat langkah-langkah tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 3,69%, meningkat cukup pesat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi 2,07%. 

Indikator-indikator ekonomi Indonesia juga terus menunjukan tren yang terus meningkat, mulai dari Neraca Pedagangan yang positif, stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar saham yang sempat menyentuh level tertingginya dalam 5 tahun terkahir di angka Rp6.992.  

“Ke depan, diyakini tren positif pemulihan ekonomi Indonesia ini akan semakin kuat dengan adanya super cycle dari komoditas-komoditas primadona Indonesia. Dan prioritas utama Pemerintah akan terus mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kita akan tingkatkan jumlah UMKM yang dapat naik kelas di Indonesia, termasuk menggenjot digital economy,” kata Airlangga. 

Alumni Harvard yang juga eks Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, salah satu tantangan yang menanti di era pascapandemi adalah perubahan iklim. 

"Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita melakukan dekarbonisasi sambil terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi negara maju yang membutuhkan energi dan elektrifikasi yang mencukupi,” kata Gita.  

Lebih lanjut, Airlangga dan Gita senada dalam hal penanganan perubahan iklim, diperlukan realisasi komitmen pendanaan dari negara-negara maju sebagaimana yang telah disepakati dalam Paris Agreement dan COP26.  

“Saya berpandangan generasi muda, utamanya Gen-Z memiliki political ownership yang kuat terhadap isu perubahan iklim ini, karena ini menyangkut masa depan dan kualitas hidup mereka nantinya,” kata Gita. 

Gita juga berharap untuk melihat lebih banyak perempuan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Harapan ini disambut baik oleh Airlangga dan para hadirin.  

“Faktanya, pos-pos penting dari pemerintahan Indonesia saat ini ada di tangan perempuan. Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan kita yang terbukti handal dan diakui secara global adalah perempuan. Jadi potensi perempuan Indonesia memang luar biasa, dan ini dipastikan akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk memberdayakan dan melibatkan perempuan Indonesia di segala bidang dan segala tingkatan, mulai dari UMKM, BUMN, korporasi swasta, legislatif, hingga di pos-pos pemerintahan,” tutup Airlangga. (RO/OL-7)