Pembangunan Rumah Subsidi Kerap Terkendala Regulasi

DENGAN kebutuhan yang terus membesar, rumah bersubsidi dinilai tetap memiliki pasar yang besar. Akan tetapi dalam perjalanannya kondisi tak terduga terkadang membuat pembangunan rumah subsidi jadi melambat sehingga penyediaan terhadap pasar tersebut juga terkendala. 

Hal tersebut dikatakan Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten, Safran Edi Harianto Siregar, saat Musyawarah Daerah (Musda) V Apersi Banten di Tangerang, Banten, Jawa Barat, Kamis (10/3). 

Pada kesempatan Musda tersebut, Safran Edi terpilih kembali menjadi Ketua DPD Apersi Banten periode 2022-2025. Ia dipilih secara aklamasi karena tidak ada calon lain yang mendaftar menjadi ketua DPD Apersi Banten.

"Rumah subsidi selama ini selalu berjalan bersama dengan regulasi, tetapi kadang justru aturan yang ada membuat jalan pembangunan rumah subsidi terhambat," kata Safran Edi menyontohkan, dikutip dari keterangan pers, Jumat (11/3). 

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal DPP Apersi Danil Djumali mengiyakan bahwa masih ada sejumlah persoalan yang menahan pembangunan rumah bersubsidi.

Salah satunya, menurut dia, ialah penerbitan izin terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG) sebagai ganti IMB (izin Mendirikan Bangunan). Aturan ini sudah ada sejak 2 Agustus 2021, tetapi hingga sekarang belum maksimal karena hampir semua kabupaten, kotamadya belum berjalan dan belum ada peraturan perdanya. 

"Ini sangat mengganggu dan menghambat pembangunan rumah subsidi dan rumah komersial. Karena PBG tertunda hingga 6 bulan lebih atau separuh dari Program Sejuta Rumah, maka terjadi idle investasi puluhan miliar. Padahal sektor properti dari rumah kelas bawah sampai atas memberikan kontribusi besar, selain investasi juga menggerakkan sektor lain,” tegas Danil.

Selain itu, ia menambahkan, dalam dua tahun terakhir ini (2020-2021) tidak ada penyesuaian harga untuk rumah subsidi. Di sisi lain, ada kenaikan harga bahan bangunan yang tentu membutuhkan penyesuaian harga jual.

"Untuk itu perlu terobosan, koordinasi, serta relaksasi regulasi yang jitu untuk mengurai kebuntuan masalah perizinan ini," harapnya.

Terkait dengan isu perumahan di Banten, Safran menyebut kepemimpinannya di DPD Apersi Banten periode kedua ini merupakan tantangan yang tak mudah. 

Menurutnya, Banten yang berbatasan langsung dari Jakarta merupakan penyumbang pasokan rumah subsidi terbesar setelah Jawa Barat. Sebelum pandemi biasanya Banten mampu berkontribus hingga 30 ribuan unit, tapi dua tahun terakhir ini target tak terealisasi

"Sebelumnya di periode pertama, dua tahun terakhir kita terkendala pandemi. Semoga di periode kedua ini Apersi Banten bisa maksimal memeberikan kontribusi dalam membangun rumah subsidi," terangnya. 

Ia pun berharap agar pemerintah tetap memberikan fokusnya pada rumah subsidi yang merupoakan program pemerintah yaitu Program Sejuta Rumah. (RO/X-12)