Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Keuangan mencatatkan defisit anggaran negara hingga November 2021 mencapai Rp611 triliun, atau 3,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran itu mengalami penurunan 31% dibandingkan defisit November 2020 yang sebesar Rp885,1 triliun, atau 5,73% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penurunan defisit anggaran itu menunjukkan membaiknya ekonomi Indonesia dan kembali sehatnya instrumen fiskal negara.
"Ada penurunan (defisit) lebih dari 2% terhadap PDB hanya dalam waktu 12 bulan. Ini adalah perbaikan dari kesehatan APBN yang akan kita jaga, sehingga APBN akan tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan dalam situasi apa pun," tuturnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Selasa (21/12).
Defisit anggaran itu terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.699,4 triliun, lebih rendah dari belanja negara yang sebesar Rp2.310,4 triliun. Kendati begitu, Sri Mulyani bilang, kinerja tersebut jauh lebih baik ketimbang periode yang sama di 2020.
Pasalnya, pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,4% dari November 2020 yang tercatat Rp1.423,1 triliun. Kinerja pendapatan negara di November 2021 setara dengan 97,5% dari target sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Ini adalah pemulihan yang sangat luar biasa. Rebound dari penerimaan negara semula kontraksi 15 ke positif 19,4%, atau lonjakan yang mencapai lebih dari 25%," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Kontribusi Pajak Industri Hulu Migas Mencapai Rp69,16 Triliun
Kinerja pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang telah mencapai Rp1.082,6 triliun, atau 88% dari target sebesar Rp1.229,6 triliun. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp232,3 triliun, atau 108% dari target sebesar Rp215 triliun.
Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp382,5 triliun, atau 128,3% dari target sebesar Rp298,2 triliun. "Kita memperkirakan hingga akhir tahun, seluruh penerimaan negara akan melebihi target APBN. Kita masih ada dua minggu, dan kita lihat, penerimaan di bidang pajak, bea cukai masih akan sangat kuat dan akan kita lihat di akhir bulan yang tinggal 9 hari lagi," jelas Sri Mulyani.
Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, performa pendapatan negara yang apik turut diikuti dengan perbaikan kinerja belanja negara. Tercatat hingga November 2021 realisasi belanja telah mencapai Rp2.310,4 triliun, atau 84% dari alokasi tersedia sebesar Rp2.750 triliun.
Kinerja belanja negara itu meliputi belanja pemerintah pusat yang tercatat sebesar Rp1.599,3 triliun, atau 81,8% dari alokasi anggaran Rp1.954,5 triliun. Realisasi itu mengalami pertumbuhan 2,5% bila dibandingkan November 2020 yang hanya Rp1.560,2 triliun.
Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat sebesar Rp711 triliun, atau 89,4% dari alokasi anggaran Rp795,5 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut lebih rendah 4,9% dibanding November 2020 yang mencapai Rp748 triliun.
Ani meyakini tren pemulihan ekonomi dan penyehatan APBN dapat tetap dijaga bila kinerja fiskal dipertahankan dan memainkan perannya dengan baik. Namun dia tak menampik penanganan pandemi covid-19 masih menjadi isu utama yang mesti diupayakan pemerintah.
"Pemulihan ekonomi yang akan makin kuat hanya terjadi apabila covid terus terkendali. Oleh karena itu diharapkan semua pihak terus menjaga disiplin kesehatan, sehingga seluruh upaya luar biasa yang kita lakukan dalam menghadapi shock dari covid ini tidak menjadi sia-sia," pungkasnya. (A-2)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
Adanya batasan untuk mencegah pemerintah melakukan belanja secara ugal-ugalan.
Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintahan baru yakni Prabowo-Gibran masih komit untuk menjaga defisit keuangan tidak lebih dari 3%
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan 2,29% - 2,82% terhadap PDB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved