Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul. Padahal kata Adib rencana akusisi ini sebagai langkah strategi untuk pengembangan Mobil Listrik nasional.
"Secara etis, cara dan sikap komunikasi seperti ini tentu sangat politis dan jauh dari tradisi dialog bangsa Indonesia. Sebagai komisaris utama, beliau seharusnya bisa lebih wise dalam membicarakan urusan perseroan di wilayah publik. Jangan seolah-olah menjadi pihak yang baik dan benar sendiri di internal perusahaan," kata Adib, dalam keterangannya, Senin (29/11)
Baca juga : Mundurnya Ahok dari Komisaris Pertamina Tak Akan Hadirkan Efek Elektoral Ganjar-Mahfud
Jika dilihat dari alurnya, jelas Adib, dimana perusahaan sudah menandatangani NDA (Non Disclosure Agreement) maka tindakan Ahok sangat membahayakan posisi perusahaan tersebut. Selain itu, keputusan bisnis yang diwacanakan oleh manajemen Pertamina tersebut tentu memiliki pertimbangan bisnis tertentu, baik dari sisi brand image dan kualitas produk streetscooter, kesempatan Indonesia, melalui IBC untuk melakukan loncatan teknologi, dan tentunya kesanggupan keuangan Pertamina itu sendiri.
"Ahok bisa disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas segregasi sosial politik bangsa selama selama ini. Karena pernyataan politisnya yang mengganggu dan menyinggung pihak lain," tegasnya.
Menurutnya, jangan sampai isu mobil listrik ini justru hanya dijadikan komoditas politik Ahok. Lalu Menimbulkan kegaduhan sosial dan khususnya di internal Pertamina.
Baca juga : Ahok Resmi Mundur dari Komisaris Pertamina
"Atau mungkin karena bukan perusahaan mobil Tiongkok yang diakuisisi? Sehingga Ahok menunjukan ketidaksetujuan keputusan bisnis tersebut dengan berupaya meraih simpati publik," ujar Adib
Diketahui, dalam statementnya di salah satu media Ahok menyatakan dari pada Mengakuisisi Perusahaan Mobil EV, lebih baik mengajak kerjasama dengan salah satu Brand Kendaraan Roda empat asal Tiongkok yang juga saat ini sudah memproduksi Mobil EV.
"Tentunya statement ini mempertegas posisi keberadaan Ahok dalam menolak rencana akuisisi perusahaan mobil steetScooter. Dan tegas terlihat Ahok seolah olah mau menahan berkembangnya Industri Mobil EV yg bisa dimiliki oleh Negara Indonesia," papar Adib.
Baca juga : Dekarbonisasi Pertamina Capai 124%, Lampaui Target
Adib mempertanyakan bagaimanapun apabila Pertamina Power Indonesia (PPI) bisa mengakusisi perusahaan mobil Streetscooter yang sudah berjalan memproduksi dan memasarkan mobil EV, maka kedepannya bangsa kita bisa lebih cepat masuk dan memiliki dalam Industri kendaraan EV yang sangat berpotensial dalam pengembangannya kedepannya.
"Pertamina Power Indonesia juga bisa menaruh langsung putra putri indonesia dalam Pabrik tersebut sehingga transfer technology atas Industri Kendaraan ELectrical Vehicle bisa lebih cepat dan akurat dalam penetrasinya," tegasnya.
Diketahui, Pernyaatan Basuki Tjahaja Purnama di kanal Youtube “Panggil Saya BTP” berjudul “Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi” yang dirilis hari Jumat lalu (19/11) menuai kontroversi di tengah masyarakat mengenai road map mobil listrik (electric Vehicle atau eV) yang sedang dikerjakan dan dikembangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Operasikan 25 Battery Swapping Station Bagi Masyarakat
Menurut Ahok, rencana yang pernah dipaparkan Pertamina Power Indonesia (PPI) agar Indonesian Batery Corporation (IBC) mengakuisisi perusahaan mobil StreetScooter milik Deutsche Post DHL Group, Jerman, tidak didasarkan pada valuasi yang jelas.
“Kami rasa alasan bahwa valuasi tidak jelas itu meremehkan kapabilitas tim Pertamina dan IBC dalam melakukan analisa investasi. Tentunya selain tim internal, ada konsultan yang membantu juga. Kelihatannya justru semasa Ahok sebagai Komut, kondisi Pertamina lamban berkembang, dan hal ini sudah menjadi perhatian bapak Presiden," kata Adib.
"Hal-hal yang dilakukan Ahok makin jelas menjurus ke permainin politik karena selain kritik terhadap strategi Nasional mobil listrik yang dicanangkan Presiden, dia juga melemparkan tuduhan-tuduhan lain ke BPK dan BUMN2 lain bahwa mereka semua ‘bermain’ bersama," tutup Adib. (OL-13)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
PERTAMINA (Persero) kembali membuka Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 dan siap menerima karya jurnalistik terbaik dari insan media Indonesia
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved