Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memutuskan untuk memperluas penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 1,6 juta pekerja. Adapun perluasan itu bertujuan mendukung pekerja yang terdampak pandemi covid-19.
Diketahui, masih ada sisa anggaran sekitar Rp1,6 triliun untuk program BSU. Sisa dana itu akan dioptimalkan untuk penyaluran bantuan kepada pekerja yang membutuhkan. Serta, memberi dampak positif bagi daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.
"Tentu ini diharapkan bisa dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima. Dengan sisa anggaran ini, ada perluasan 1,6 juta sasaran pekerja. Jumlah anggarannya sekitar Rp1,6 triliun," ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (26/10).
Baca juga: Pemerintah Bantu Ringankan Utang 1.292 Debitur Kecil
Nantinya, perluasan sasaran penerima BSU diberikan kepada pekerja di seluruh wilayah Indonesia, dengan kriteria yang sama. Dalam hal ini, terdampak pandemi covid-19 dan berada di wilayah yang menerapkan PPKM level 3 dan 4.
"Penerima bantuan subsidi akan bertambah di seluruh Indonesia. Sejalan dengan beberapa wilayah yang masih mengalami pemulihan, setelah terkena varian Delta," imbuh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Baca juga: Kemnaker Perluas Penerima BSU Hingga 1,7 Juta Pekerja
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan berencana memperluas cakupan penerima BSU di 34 provinsi. Hingga saat ini, realisasi program BSU sudah menyasar 6,99 juta pekerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,9 triliun.
Adapun data calon penerima BSU yang diterima pemerintah sebanyak 8,50 juta pekerja. Setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang merupakan duplikasi bansos. Berikut, telah menerima bantuan sosial lain. Data tersebut pun dianggap tidak memenuhi syarat BSU.
"Kami telah melakukan verifikasi data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU," jelas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri.(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dialog ekonomi ini membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan nasional yang menuntut kewenangan lebih luas untuk mengelola anggaran dari pemerintah pusat.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved