Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tekanan ekonomi pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 akan lebih berat.
Bhima mengatakan saat ini ekonomi Indonesia tertekan dan lebih berat dibandingkan awal PSBB 2020.
"Tadi sudah dikatakan beberapa perusahaan kemudian mengajukan PKPU ada juga yang mengajukan relaksasi perpanjangan kredit tapi apa banknya juga mau karena kalau terus-terusan memberikan relaksasi terus gitu kan kerugiannya juga akan membengkak," kata Bhima dalam webinar PPKM Bikin Pengangguran, Sabtu (31/7).
Menurutnya sebelum ada PPKM darurat dan PPKM level 4 beberapa indikator industri dan keyakinan konsumen sempat meningkat. Kemudian pada bulan April-Juni sebelum adanya ledakan kasus yang cukup tinggi keyakinan konsumen sempat menembus 107,4% di akhir Juni.
"Kemudian Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia mencapai level 55,3 jadi industri dan konsumen itu sangat yakin tetapi keyakinan ini banyak disebut sebagai keyakinan yang semu karena kita tidak mengantisipasi adanya varian baru, kesiapan menghadapi kenaikan kasus harian, dan juga langkah-langkah antisipasi," ujarnya.
Sehingga banyak pelaku usaha dan masyarakat kaget karena situasinya sama seperti Maret 2020. Sehingga ini membuktikan tidak adanya kesiapan untuk mengantisipasi itu.
"Ekonomi Indonesia saat ini kita mengalami kontraksi yang cukup dalam dan konsumsi rumah tangga juga turun yang cukup tajam di 2021 tinggal sisa sedikit waktu bisa tumbuh positif saja sudah bagus jadi bisa tumbuh 1% saja 2021 ini ini sudah bagus jangan sampai kemudian kembali ke level Prestasi apa di bawah 0%," ungkapnya.
Selain itu yang menjadi perhatian adalah terkait dengan permasalahan tenaga kerja karena ada lonjakan pengangguran dari level 5% menjadi 7%.
"Nanti ini ketika ada PPKM level 4 yang ketat mungkin akan kita kan baca di bulan September 2021 ini ada kenaikan Agustus hingga September akan ada kenaikan pengangguran Perkiraannya bisa sampai 7 sampai 7,5%," jelasnya.
Menurutnya kenaikan tersebut tentunya cukup banyak jika dikuantifikasikan ke jumlah tenaga kerja di Tanah Air.
"Belum lagi pegawai yang mengalami PHK akan ditambah dengan angkatan kerja baru yang baru lulus kuliah atau angkatan kerja baru yang baru lulus kuliah di 2021 dengan rata-rata 2-3 juta orang angkatan kerja baru sehingga persaingan tenaga kerjanya pun semakin ketat," pungkasnya. (Iam/OL-09)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved