Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BURSA khusus aset kripto di Indonesia direncanakan hadir pada akhir tahun ini. Diharapkan, bursa kripto bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Sebagai ekosistem investasi, aset kripto di Indonesia belum membawa dampak menyegarkan bagi perekonomian. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menilai aset kripto saat ini belum memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini berbeda dengan obligasi dan saham, yang sudah menunjukan kontribusi ke negara, termasuk dari sisi perpajakan. ”Dampak perekonomiannya (aset kripto) belum ada. Kalau sekedar beranak pinak tapi tidak masuk ke hal-hal riil, lalu manfaat buat negara dalam bangun ekonomi apa?" ujar Eko dalam diskusi virtual, Kamis (24/6).
Baca juga: Masyarakat Diimbau Pelajari Aset Kripto Sebelum Transaksi
"Ini jadi sekedar perjudian atau spekulatif. Diharapkan dengan adanya bursa kripto, bisa jadi model atau sumber dana baru bagi perekonomian,” imbuhnya.
Eko mendukung langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang sedang mempersiapkan bursa kripto. Apalagi, ekosistem kripto di Indonesia yang terdiri dari empat sektor, yakni 13 pedagang aset kritpo (exchange), lembaga kliring, ekosistem depository atau tempat penyimpanan aset kripto, serta bursa telah menyatakan kesiapan.
Potensi aset kripto (crypto asset) sebagai instrumen investasi yang mumpuni di Indonesia dinilai sangat besar. Hingga April 2021, Bappebti mencatat nilai transaksi aset kripto mencapai Rp126 triliun. Bappebti juga mencatat jumlah investor aktif di aset kripto per Januari-Maret 2021 mencapai 4,2 juta orang.
Peneliti Indef Nur Komaria juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan bursa kripto. Sehingga, membuat uang kripto legal untuk diperdagangkan. Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk mengkaji dan mengesahkan UU tentang perlindungan data pribadi.
Baca juga: Ekonomi Digital Bisa Diandalkan untuk Dongkrak Pertumbuhan
”Pemerintah juga harus memperketat peraturan terkait pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Mengingat, Bitcoin dan uang kripto banyak digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme,” jelas Nur.
Namun, fluktuasi harga sejumlah mata uang kripto tetap harus diwaspadai investor. Ekonom Senior Indef Iman Sugema mengatakan investasi aset dalam kasus kripto atau aset finansial apapun, berbeda dengan investasi riil. Nilai investasi aset seperti kripto akan bergerak tumbuh atau anjlok, tergantung permintaan dan penawaran.
Adapun salah satu kelemahan aset kripto, yaitu nilainya sangat tergantung dengan adaptasi pasar, serta tindakan pemerintah terhadap aset tersebut. Sehingga, seringkali menjadi lahan untuk spekulasi dan membuat fluktuasi aset sangat besar.(OL-11)
PENGAMAT energi dari UGM Deendarlianto menilai pemerintah tidak perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperbaiki investasi hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi cadangan penyimpanan karbon hingga 630 giga ton.
Stok lahan matang di empat kota mandiri milik PT Jababeka Tbk (KIJA) akan dijual untuk mencapai target penjualan properti minimal Rp2 triliun pada 2024.
Jumlah investor saham di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun perlu didukung lebih lanjut oleh penguatan ekosistem pasar modal.
Prioritas strategis utama bagi bisnis di Indonesia dalam dua tahun ke depan ialah meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional (83%) serta kepuasan dan retensi pelanggan (77%).
Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah negara telah memberikan fasilitas Golden Visa untuk investor. Indonesia akan tertinggal dan merugi jika tidak segera meluncurkan fasilitas tersebut
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved