Pandemi Percepat Digitalisasi Transaksi Ekonomi

TERLEPAS dari dampak buruknya bagi kesehatan dan perekonomian negara-negara terdampak, pandemi covid-19 juga memberikan hikmah tersendiri. 

Salah satunya ialah akselerasi percepatan teknologi digtal di tiap lini, termasuk transaksi ekonomi.

Masyarakat akhirnya terpaksa menerapkan kegiatan ekonomi secara digital lantaran ada pembatasan pertemuan fisik guna mencegah penyebaran virus. 

"Dalam pandemi terjadi akselerasi digitalisasi secara tidak langsung, mau tidak mau orang harus melakukan hal tersebut karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kita tahu bahwa semuanya ini membawa dampak pada perekonomian,” tutur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam taklimat media secara virtual, Rabu (14/4).

“Itu membuat kita merespon dengan mendorong penguatan ekosistem digital. Artinya, semua dihubungkan di ekosistem, satu ekosistem, jadi mulai dari yang berjualan, pembayarannya, lalu juga pengirimannya dan lain-lainnya,” jelasnya.

Fili, sapaan karib Filianingsih bilang, bank sentral mengeluarkan kebijakan yang akomodatif untuk tetap mendorong aktivitas masyarakat di tengah pandemi. Digitaliasi dinilai menjadi salah satu solusi yang membuat banyak menggalakkan digitalisasi sejak 2020. Salah satunya ialah QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Mulanya, perubahan transaksi dari konvensional ke digital dinilai akan sulit untuk dilakukan. Tapi karena dipaksa oleh keadaan, akhirnya akseptasi masyarakat akan perubahan tersebut terjadi, beriringan dengan pola kehidupan yang berubah selama pandemi.

“Masyarakat sudah berubah, mau tidak mau mereka harus mulai belajar belanjanya online. Saat ini, lebih baik tidak melakukan kontak fisik dan lebih baik tidak menggunakan uang tunai dulu sementara ini. Jadi memakai uang elektronik, memakai QRIS dan memakai kartu kredit dan yang lain-lain,” tandasnya.

Peralihan transaksi dari uang kartal ke elektronik itu turut berdampak signifkan pada peredaran uang palsu di Tanah Air. Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim bilang, penerapan digitalisasi berkorelasi dengan penurunan peredaran uang palsu.

“Dibandingkan 2019, uang palsu di 2020 turun hampir 5% dengan rasio per 5 lembar dari 1 juta lembar. Sedangkan sejauh ini di triwulan I 2021, uang palsu masih rendah, rasionya hanya 2 lembar setiap 1 juta yang diedarkan. Masa covid dan digitalisasi itu berdampak terhadap penurunan uang palsu di Indonesia,” pungkasnya. (OL-8)