Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, proyeksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sukar terwujud. Sebab, dinamika penyebaran pandemi covid-19 belum begitu memadai dan pemulihan ekonomi nasional berjalan sangat lambat.
"Angka 4,4% seperti yang diproyeksikan Bank Dunia itu terlalu tinggi. Karena itu berarti ekonomi kita di triwulan I 2021 harus positif. Kemarin Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengatakan di triwulan I saja masih di zona negatif. Hitungan kami bahkan masih sekitar -1%," tutur Tauhid saat dihubungi.
Dia bilang, pernyataan Menteri Keuangan itu mengonfirmasi kesulitan pemulihan yang diharapkan terakselerasi di triwulan I 2021. Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran -1% hingga 0,1% di triwulan pertama 2021.
"Itu artinya pemerintah merespon dan mengakui bahwa berat untuk pemulihan, karena di triwulan pertama saja masih tumbuh negatif," kata Tauhid.
Untuk mencapai pertumbuhan 4,4% di 2021, imbuhnya, maka ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 6% pada triwulan II, III dan IV. Hal itu, kata Tauhid, mustahil terjadi bila penanganan pandemi masih berjalan lambat seperti saat ini.
Apalagi pergerakan ekonomi Indonesia tidak agresif layaknya Tiongkok dan Vietnam yang diperkirakan Bank Dunia akan tumbuh tinggi di 2021. "Perbaikan kita itu slow down, memang ada perbaikan tapi lambat," jelas Tauhid.
Baca juga : Dampak Pandemi, MBR Semakin Sulit Dapatkan Rumah
Lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia juga tercermin dari pertumbuhan antartriwulan yang hanya di kisaran 1% hingga 2%. Oleh karenanya menurut dia, proyeksi Bank Dunia itu tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia.
Tauhid meyakini, dalam waktu dekat Bank Dunia akan merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi pemerintah juga tetap kukuh membatasi kegiatan ekonomi melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan pelarangan mudik.
Kebijakan itu perlu dilakukan untuk menangani pandemi, tapi tidak akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan bertajuk Uneven Recovery menyebutkan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4% di 2021. Angka itu merupakan rerata pertumbuhan dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Hanya dua negara di kawasan tersebut yang diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni Tiongkok 8,1% dan Vietnam 6,6%. Oleh karenanya Bank Dunia menyebutkan pemulihan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik tidak merata. (OL-7)
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia disoroti. Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46 dan Papua masih di angka 62,25.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaan Wameninves lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved