Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menuturkan, rasio utang Indonesia masih dalam posisi yang terjaga dan terkendali. Rasio utang Indonesia selama 2020 diproyeksikan sebesar 38,5%.
“Kalau dilihat dengan negara G20 dan ASEAN, rasio utang publik Indonesia termasuk yang paling rendah. Dan kenaikannya pun relatif sangat manageable dibandingkan dengan negara lain,” tuturnya dalam Business Challaenges 2021 bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi yang diselenggarakan Bisnis Indonesia secara virtual, Selasa (26/1).
Baca juga: Pusat Sudah Bangun Tol, Presiden: Pemda Harus Gaet Investasi
“Kalau kita lihat dengan Filipina, itu sudah lebih tinggi dari kita dan diproyeksi akan 2020-nya di 48,9%, Vietnam juga lebih tinggi di 46,6%, Thailand 50,4%, Malaysia sudah mencapai 67,6%,” jelas Febrio.
Itu juga ditandai dengan defisit Indonesia yang tergolong rendah di 2020. Tercatat, sementara ini defisit anggaran Indonesia berkisar 6,1% terhadap PDB. Febrio bilang, itu lebih baik bila dibandingkan dengan negara anggota G20 dan negara ASEAN lain yang bahkan defisitnya menyentuh dobel digit.
Kondisi yang relatif lebih baik itu terjadi karena Indonesia memiliki kondisi makro ekonomi yang lebih stabil. Sebab, selama ini Indonesia berhasil menjalankan disiplin fiskal dan itu mendapatkan apresiasi dari dunia.
Hal tersebut, kata Febrio, menjadi pondasi kuat yang dimiliki Indonesia di tahun pemulihan. Dia mengatakan, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan berada di level yang moderat dan lebih baik dibandingkan negara lain.
“Harapannya pemulihan yang terjadi dalam tiga kuartal terakhir, sejak paling dalam di kuartal kedua tahun 2020, di kuartal ketiga membaik dan keempat harapannya jauh lebih baik lagi, sehingga ini menjadi modal kita di 2021 untuk memiliki optimisme dalam mengelola perekonomian kita,” jelasnya.
“Kalau dibandingkan dengan negara lain, negara besar G20 dan juga negara ASEAN, kita relatif cukup baik. Mungkin hanya Tiongkok dan Vietnam yang mungkin akan positif tumbuh di 2020. Kontraksi kita sangat moderat,” pungkas Febrio. (OL-4)
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan bersama dengan para pimpinan perusahaan-perusahaan besar yang bernaung di bawah Kadin Paris.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Setiap anak berhak tumbuh dengan kebahagiaan dan mencapai perkembangan yang optimal. Dalam proses ini, peran utama orang tua sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak dengan tepat.
Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf RI, Restog Krisna Kisuma mengatakan F8 dapat memacu ekonomi dan pariwisata di Indonesia.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (22/7) ditutup melemah di tengah pasar tunggu kabinet tim ekonomi pemerintahan baru.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved