Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 12,5% dan berlaku efektif pada 1 Februari 2021. Kenaikan itu didasari pada upaya menekan prevalensi merokok dan menjaga penerimaan negara.
“Kebijakan CHT ini akan efektif berlaku mulai 1 Februari 2021. Ini untuk memberikan kepada DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) dan industri dari mulai pencetakan cukai baru dan adjusment bagi industri melekatkan cukai baru sehingga 1 Februrari 2021 efektif,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pernyataan secara virtual, Kamis (10/12).
Naiknya tarif CHT sebesar 12,5% itu terdiri dari penaikan tarif CHT kepada industri yang memproduksi sigaret mesin putih (SPM) golongan I sebesar 18,4%, SPM golongan II A naik 16,5%, SPM golongan II B naik 18,1%, sigaret kretek mesin (SKM) golongan I naik 16,9%, SKM golongan II A naik 13,8% dan SKM golongan II B naik 15,4%. Sedangkan tarif CHT sigaret kretek tangan berlaku tetap, alias tidak mengalami kenaikan.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, tidak memberlakukan simplifikasi CHT, tapi memberi sinyal kuat melalui penaikan tarif CHT. Itu ditunjukkan dengan mempersempit celah tarif antara tarif CHT SKM golongan II A dan II B. Begitu pula dengan tarif CHT SPM golongan II A dan II B.
“Jadi meski kami tidak melakukan simplifikasi secara drastis, kami memberi sinyal bahwa celah tarif antara golongan II A dan II B untuk SKM atau SPM didekatkan tarifnya,” jelasnya.
Perempuan yang karib disapa Ani itu menjelaskan, format kenaikan tarif CHT itu dapat mendorong upaya pemerintah menekan prevalensi konsumsi merokok khususnya pada anak-anak dan perempuan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, prevalensi merokok anak usia 10-18 tahun ditargetkan turun menjadi 8,7% dari angka saat ini sebesar 9,1%.
Selain itu, kenaikan tarif CHT juga diharapkan mampu mendorong berkurangnya prevalensi merokok secara umum di 2021 menjadi 33,2% dari angka saat ini berada di kisaran 33,8%. “Kenaikan CHT ini akan menyebabkan rokok menjadi lebih mahal atau affordablity index naik dari 12,2% menjadi antara 13,7%-14% sehingga makin tidak dapat terbeli,” kata Ani.
Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT sigaret kretek tangan ialah karena industri tersebut merupakan padat karya dan petani tembakau. Tercatat sebanyak 158.552 orang terserap menjadi tenaga kerja di lingkungan industri sigaret kretek tangan. Adapun sebanyak 526 ribu keluarga mengandalkan pertanian tembakau sebagai sumber penghidupannya. (E-3)
Capaian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing petani sekaligus melindungi kekayaan genetik lokal dari tingkat daerah ke panggung nasional
Angka pembatasan kadar nikotin sebesar 1 miligram dan tar sebesar 10 miligram dinilai sebagai standar yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh produk rokok kretek asli Indonesia
Regulasi yang tidak implementatif justru menjadi karpet merah oknum tertentu, sehingga mungkin saja beralih ke produk ilegal.
Jika diterapkan tanpa kesiapan ekosistem yang mendukung, petani tembakau bakal menghadapi tekanan ekonomi yang serius.
Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Heru D Wardhana menjelaskan bahwa rata-rata kandungan nikotin tembakau Indonesia di atas 3-5 persen, bahkan ada pula yang lebih tinggi.
Rekomendasi Batas Maksimal Kadar Tar dan Nikotin saat ini tengah dirancang oleh Tim Penyusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK)
RENCANA penambahan layer tarif cukai hasil tembakau dinilai berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke rokok murah serta belum menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.
Dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang mengancam keberlangsungan industri rokok resmi.
Pendekatan represif atau penindakan semata tidak akan menyelesaikan maraknya rokok ilegal jika tidak dibarengi dengan solusi kebijakan yang inklusif bagi petani dan pengusaha kecil.
Kasus dugaan korupsi cukai yang menyeret oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) dinilai menjadi momentum penting.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan penambahan layer atau lapisan baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai berlaku paling lambat Mei 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya keterlibatan perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi pengurusan cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved