Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berencana akan melibatkan Manajemen Investasi (MI) dalam pengeloaan dana iuran Tapera.
Rencana ini membuat salah satu stakeholder Tapera yakni Real Estate Indonesia (REI) merasa khawatir. Mereka berpendapat bila dana Tapera dikelola MI bisa berpotensi terjadi kasus gagal bayar seperti Jiwasraya. Sehingga harus ada jaminan yang jelas akan pengelolaan aset tersebut.
Menanggapi ini, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai masyarakat dan pengembang tidak perlu terlalu takut jika pendanaan dikelola oleh MI.
Menurutnya tidak perlu menjadikan kasus Jiwasraya menjadi rujukan utama dalam pengeloaan dana Tapera. Kasus ini merupakan kasus lama yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi otoritas pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kasus Jiwasraya jangan menjadi rujukan dalam hal ini. Jangan menjadikan kita paranoid dan membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Kasus jiwasraya adalah kasus lama yang hendaknya menjadi pembelajaran utamanya bagi otoritas pengawas yaitu OJK,” ujar Piter saat dihubungi oleh Media Indonesia, Jumat (17/7).
Justru menurutnya dana iuran Tapera harus diputar. Agar bisa menghasilkan return yang menguntungkan di masa depan. Maka dari itu pengelolaan dana dilakukan dengan melibatkan MI. MI akan membantu dalam pengelolaan dana dengan baik disertai pengawasan yang ketat dari OJK.
“Dana iuran Tapera tentu saja harus diputar agar menghasilkan return. Untuk itu pastinya dilakukan oleh Manajemen Investasi. Kita percaya masih banyak Manajemen Investasi yang bisa dipercaya untuk mengelola dana tapera,” pungkasnya. (Hld/E-1)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Industri properti seperti real estat dan konstruksi bangunan berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah pusat dan daerah.
Rumah bergaya klasik Eropa menjadi rumah elegan yang tidak akan tergerus zaman dan diminati peminat di kelasnya, terlebih keluarga muda mapan.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mendorong penyediaan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman, dan terjangkau.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Perhatian publik tertuju pada kebijakan Tapera saat ini.
Tapera merupakan program yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah melalui mekanisme tabungan dan pembiayaan perumahan.
DPR masih bisa melakukan revisi aturan Tapera untuk pekerja swasta
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan penerapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk karyawan swasta bisa mundur dari 2027.
Fraksi PKS di DPR meminta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 bahkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tabungan Perumah Rakyat untuk dievaluasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved