Pembebasan Lahan Proyek Kilang Pertamina-Rosneft Hampir Rampung

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan pembebasan lahan proyek kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur, sudah mencapai 92% dari total 841 hektare.

Kemajuan penyelesaian investasi mangkrak ini menjadi kabar baik di tengah pandemi covid-19. Proyek investasi di Tuban masuk dalam daftar catatan BKPM terkait investasi mangkrak dengan nilai Rp 708 triliun.

Sejak Pertamina dan Rosneft menjalin kerja sama pada 2017, pengerjaan proyek tertunda lama. Salah satunya disebabkan masalah pembebasan lahan. Nilai proyek Pertamina-Rosneft cukup fantastis, yakni Rp 211,9 triliun.

Baca juga: SKK Migas Siapkan Protokol New Normal

Proyek kilang minyak Tuban dimiliki PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), yang merupakan perusahaan patungan Pertamina dan Rosneft. Adapun proyek ini bagian dari New Grass Root Refinery (NGRR), yang dibangun Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan memproduksi petrokimia berkualitas tinggi. 

Pembangunan kilang minyak masuk dalam proyek infrastruktur prioritas sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Baik dalam bentuk kilang baru (NGRR), maupun pengembangan kilang minyak yang ada (Refinery Development Master Project/RDMP).

Baca juga: Pertamina dan Rosneft Bangun Perusahaan Patungan

Namun, berbagai kendala menghadang, seperti pembebasan lahan, perizinan hingga penyelesaian kontrak. Dalam rapat terbatas pada 18 April 2019, Presiden Joko Widodo bahkan telah memberikan arahan tegas untuk memfasilitasi investor di sektor petrokimia terkait insentif tax holiday. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah untuk merealisasikan proyek kilang minyak.

Direktur Promosi Sektoral BKPM, Imam Soejoedi, mengatakan BKPM sangat serius mendorong penyelesaian proyek tersebut. BKPM juga melakukan berbagai langkah penyelesaian masalah pembebasan lahan di Kabupaten Tuban secara intensif sejak tahun kemarin.

“Kepala BKPM turun langsung dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban, serta Pertamina. Penyelesaian proyek ini adalah prioritas pemerintah untuk membangun hilirisasi industri. Sehingga, Indonesia dapat mengurangi defisit neraca impor dan dapat membangun ketahanan industri nasional,” jelas Imam dalam keterangan resmi, Kamis (28/5).

Baca juga: Membangun Indonesia dengan Sumber Energi Dalam Negeri

Kepala BKPM dikatakannya telah membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian masalah di Tuban. Pada awal Februari, petinggi BKPM sudah mengunjungi lokasi proyek guna menyelesaikan negosiasi dengan masyarakat. Apalagi, proyek ini akan memberikan dampak positif secara langsung. Di antaranya, penyerapan tenaga kerja hiingga 20 ribu orang saat konstruksi dan 2.500 pekerja dalam tahap operasional.   

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Ignatius Tallulembang, menyatakan GRR Tuban adalah salah satu proyek prioritas yang harus segera diselesaikan. Pertamina dan Rosneft telah menandatangani kontrak desain Kilang Tuban dengan kontraktor terpilih pada Oktober 2019. Saat ini, Basic Engineering Design (BED) dan Front End Engineering Design (FEED) tengah berjalan.(OL-11)