Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kritikan Menteri Keuangan era Orde Baru Fuad Bawazier soal paket kebijakan stimulus ketiga sebesar Rp405,1 triliun.
Ani, sapaan karib Sri Mulyani, menilai kritikan itu menandakan Fuad Bawazier kebingungan memahami Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ada salah satu bekas menteri menyampaikan, 'oh belanja negara hanya tambah Rp74 triliun, tapi pemerintah bilang Rp405 triliun'. Itu karena dia kebingungan membaca APBN," ketus Ani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (30/4).
Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII periode 16 Maret 1998-21 Mei 1998 Fuad Bawazier. (Antara)
Baca juga: Kuartal I 2020, Danamon Bukukan Laba Bersih Rp1,25 Triliun
Ani menjelaskan, untuk menghitung besaran stimulus yang diberikan pemerintah, hitungannya tidak semata dilihat dari sisi belanja. Penerimaan yang berkurang karena pemberian insentif juga merupakan salah satu komponen yang semestinya juga dipahami sebagai stimulus.
"Stimulus itu bisa berasal penerimaan yaitu dengan melakukan revenue for gone atau tidak meng-collect pajak, stimulus bisa bersaal dari belanja melalui tambahan belanja dan stimulus bisa berasal dari pembiayaan yaitu dengan melakuakn pencetakan surat berharga yang kemudian bisa ditempatkan di sektor usaha," paparnya.
Baca juga: Uang Juga Dikarantina Selama 14 Hari agar Aman dari Korona
Pada sisi belanja, memang hanya naik di kisaran Rp73,4 triliun dari target awal dalam APBN 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun. Namun di waktu yang sama pemerintah juga melakukan refocussing dan realokasi anggaran serta penghematan belanja.
Dari tiga kegiatan itu didapat angka sebesar Rp95,7 triliun yang berasal dari seluruh kementerian lembaga. Angka itu muncul dari belanja barang yang turun Rp52 triliun, pemotongan belanja perjalanan dinas Rp33,6 triliun, barang lain Rp18,2 triliun dan belanja modal Rp42,6 triliun.
"Untuk pemotngan belanja modal kami sampaikan, dilakukan dengan tetap hati-hati, kami minta PUPR dan Kemenhub agar proyek tidak mangkrak, tapi mereka hanya melakukan slowing down atau perlambatan eksusinya atau multi years untuk diluncurkan tahun selanjutnya sehingga proyek tidak terhenti dan menjadi mangkrak," pungkas dia.
Baca juga: BI Siapkan Uang Tunai Rp 158 Triliun Selama Ramadan
Sebelumnya Fuad Bawazier melontarkan kritik bertajuk 'Stimulus atau Stimules?'. Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII periode 16 Maret 1998-21 Mei 1998 itu menyatakan pemerintah sejatinya hanya mengucurkan stimulus paket ketiga sebesar Rp73,4 triliun, bukan Rp405,1 triliun.
Hitungan versi Fuad ialah dari naiknya anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp167,6 triliun dikurangi dengan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang turun Rp94,2 triliun. Dari hitungan itu didapat angka sebesar Rp73,4 triliun dan dianggap sebagai besaran stimulus yang dianggarkan pemerintah. (X-15)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Keseimbangan antara nutrisi dan stimulasi selama 1.000 hari pertama kehidupan anak, karena hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan otak.
Data menunjukkan inflasi di Jepang melambat menjadi 2.6% pada Maret, sesuai dengan ekspektasi pasar.
Pertumbuhan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) skala nasional hingga triwulan III/2023 terus mencapai dua digit. BTN optimistis sektor properti cerah sepanjang 2024.
Pernyataan resmi dari pemerintah mengenai stimulus dan insentif untuk dunia usaha di 2024 nyatanya amat ditunggu oleh para pelaku usaha.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) di GOR Bung Karno, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa, (23/1).
PT. Parvus Medica Indonesia secara resmi meluncurkan Gorgeous Glow, sebuah tren estetik dengan menggunakan liquid facial filler yang merupakan terobosan terbaru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved