Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BANK Dunia meminta Indonesia untuk memantau ketat situasi ekonomi global, terutama untuk mengantisipasi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Hal itu ditegaskan perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Selasa (25/6). Menurutnya masih ada "awan hitam" yang membayangi akibat dari perang dagang saat ini.
Ia pun berharap negosiasi antara kedua negara yang bertikai dapat segera terwujud agar dampak perang dagang tidak semakin buruk bagi semua pihak.
Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Chaves mengatakan, pertemuan juga membahas laporan program kerja Bank Dunia dan pinjaman yang telah dikucurkan dalam satu tahun terakhir.
"kita hanya melaporkan program kerja Bank Dunia di Indonesia selama satu tahun terakhir. Kami hanya melaporkan apa yang telah kita lakukan selama tahun fiskal kemarin, termasuk pinjaman yang kita kucurkan. Perbincangan kami sangat informal," tutur Chaves saat ditemui di komplek Istana Jakarta.
Baca juga : Defisit Anggaran Ditarget Maksimal 1,75% Tahun Depan
Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan adanya pinjaman baru bagi Indonesia dan hanya membahas terkait pinjaman yang memang sudah diberikan dalam satu tahun terakhir.
Chaves juga menyampaikan pihaknya perlu menunggu dan melihat dalam waktu kedepan untuk memastikan sejumlah hal.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN )/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengemukakan dalam pertemuan tadi Presiden dan sejumlah menteri mendengarkan masukan Bank Dunia terkait pengelolaan ekonomi Indonesia dalam lima tahun kedepan.
Bambang menjelaskan masukan tersebut nantinya akan menjadi masukan bagi pihaknya di RPJMN dan menjadi masukan bagi pemerintah secara umum.
"Tergetnya tentunya pada tahun 2030, Indonesia sudah bisa lebih memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya," terang Bambang.
Lebih lanjut ia menjelaskan ada sejumlah poin penting yang disampaikan pada pertemuan tersebut. Misalnya, perlu adanya penekanan mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya dengan memfokuskan pada bidang pendidikan, baik dasar maupun pendidikan vokasi.
Sektor infrastruktur juga menjadi salah satu perhartian dari Bank Dunia yang masih harus terus ditingkatkan, mengingat nilai infrastruktur per kapita Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara negara berkembang lainnya.
"Indonesia dibanding negara berkembang lain masih perlu membangun infrastruktur, terutama yang terkait dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi maupun listrik," tutur Bambang.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tumbuh Konsisten
Saran lainnya yang disampaikan Bank Dunia terkait dengan keseimbangan sumber daya alam. Dalam arti meski sumberdaya harus dapat dimanfaatkan, namun pada saat yang sama harus ada kesinambungan dalam menjaga sustainibilitynya.
Sedangkan untuk segi perpajakan, pemerintah disarankan dapat meningkatkan penerimaan pajak nasional. Akan tetapi dari segi pengeluaran, pemerintah dapat melakukan budget spending yang lebih tepat sasaran dan lebih efisien untuk kedepannya.
Dari sektor investasi Bank Dunia memandang Indonesia perlu mendorong investasi yang lebih berorientasi kepada ekspor.
"Selain investasi yang berorientaasi ekspor juga investasi yang bisa mendorong Indonesia masuk ke dalam rantai perdagangan global. Indonesia juga harus lebih aktif meningkatkan foreign direct investment. Karena ternyata FDI kita kalah jauh dibandingkan Vietnam misalkan untuk negara sesama Asia Tenggara," terang Bambang.
Atas berbagai masukan tersebut, kedepannya Bappenas akan memasukkan poin poin tersebut kedalam rancangan RPJM 2020-2024. (OL-7)
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Negara-negara berpendapatan menengah harus melakukan sejumlah perubahan, termasuk beralih ke praktik peternakan rendah emisi dan memanfaatkan lahan secara lebih berkelanjutan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan kegiatan terkait pertemuan Bank Dunia dan IMF pada Spring Meeting 2024
Transisi energi dan perubahan iklim menjadi topik utama yang didiskusikan dalam pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 di Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
Kemajuan sektor fintech turut didukung oleh peningkatan akses internet, penetrasi smartphone semakin merata, dan masyarakat Indonesia terbuka mengadopsi teknologi baru.
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia disoroti. Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46 dan Papua masih di angka 62,25.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaan Wameninves lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved