Di Sidang Gugatan UU TNI, Ahli DPR Klaim Pembentukan Legislasi Sudah Sesuai Aturan

Proses legislasi UU TNI sudah berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional. 

Organisasi Advokat Minta DPR Sahkan RKUHAP Tahun ini

Hak advokat mendampingi saksi sejak dalam tahap penyelidikan dan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya.

Peran Advokat dan Bantuan Hukum Korban dalam RUU KUHAP Disorot

Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Ada Pasal Jebakan di RKUHAP? Ini Temuan YLBHI

Pasal 5 RKUHAP yang memberikan kewenangan bagi penyelidik melakukan tindakan lain menurut hukum.

Pembentukan RUU KUHAP Kental dengan Perspektif Otoritas dan Nihilkan Aspirasi Publik

RUU KUHAP tidak bisa dirancang hanya dengan menggunakan perspektif otoritas, namun harus didasari pada tujuan melindungi hak asasi warganegara.  

Jaga Roda Ekonomi, Pemerintah Diminta untuk Tunda Kenaikan Cukai Tembakau dan Berantas Rokok Ilegal

Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.

Kolaborasi Jadi Kunci Utama Melindungi Mangrove Indonesia

Diketahui PP 27/2025 mengungkap pembagian peran masing-masing pihak diatur dengan jelas. Pemerintah Pusat dan Daerah bertindak sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas.

15 Kapal LCT Diminta Diaktifkan Guna Urai Kemacetan Panjang di Ketapang

Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan. 

Pertimbangan Vonis Hukum Terhadap Tom Lembong Keliru dan Dapat Dibatalkan

Menurut asas hukum pidana, meskipun unsur kesengajaan tidak dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Bisa Digugat di PTUN, Ini Alasannya

Wamen adalah orang-orang profesional yang tidak dapat bekerja secara multitaksing atau mengerjakan lebih dari satu peran sekaligus.

Ungkap Kasus Kematian Diplomat Kemlu, Ini Update dari Penyelidikan Polda Metro Jaya

Pihak kepolisian juga masih melakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada di lokasi.

Lewat 2 PP Ini Pemerintah Punya Landasan Strategis Menuju Lingkungan Hidup Berkelanjutan

PP Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) dan PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. 

Duh, 62,09 Persen ASN di DKI Jakarta Miliki Berat Badan Berlebih

Hasil skrining kesehatan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi DKI Jakarta. Pada skrining itu salah satunya ditemukan 62,09% obesitas.

6 Kios dan 1 Rumah Terbakar di Muara Baru Sebabkan 1 Korban Tewas

Dari evakuasi yang dilakukan ada satu korban jiwa berinisial IW (22) yang merupakan anak pemilik rumah yang sedang sakit tertinggal di dalam kios yang terbakar.

KPK Segera Naikan ke Penyidikan, Siapa Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji?

Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai kuota haji khusus.

Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Keterampilan Penyandang Disabilitas untuk Wujudkan Kemandirian

17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal. 

Serap Aspirasi Masyarakat dalam Pembahasan RUU KUHAP, Komisi III akan Kembali Undang YLBHI

Langkah tersebut dilakukan Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat.

Kapolri Beri Kenaikan Pangkat Bripka Cecep yang Gugur di Acara Pesta Rakyat Garut

Cecep gugur saat berupaya mengevakuasi warga yang terjebak dalam kericuhan di pesta rakyat acara pernikahan anak dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sekjen Golkar Singgung LDR Jika Wapres Berkantor di IKN

Presiden lah satu-satunya pihak yang dapat melakukan pembagian kerja dengan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dapat menugaskan Wapres berkantor di IKN sesekali atau secara berkala.

Jaksa Tengah Pikir-Pikir Tanggapi Vonis Ringan Tom Lembong yang di Bawah Tuntutan

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 7 tahun.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka