Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak komunitas difabel Aceh untuk melawan informasi hoaks bersama-sama, untuk menghindari dampak buruk akibat paparan isu-isu negatif yang marak di ruang digital.
“Hoaks merupakan informasi yang dibuat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, dengan kata lain hoaks adalah upaya memutarbalikan fakta dengan menggunakan informasi yang seolah-olah benar tetapi aslinya tidak,” ujar Ketua Ikatan Pekerja Sosial
Masyarakat (IPSM) Kabupaten Aceh Besar, Rizwansyah dalam pemaparan materinya saat menjadi narasumber pada acara Literasi Digital Inklusi untuk Difabel di Aula Dekranasda Kabupaten Aceh Besar, Selasa (25/07).
Rizwansyah menambahkan bahwa informasi hoaks bisa menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah. Termasuk memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan.
Ia pun menjelaskan mengenai cara-cara untuk mengenali informasi yang kita dapatkan itu termasuk kedalam informasi hoaks atau bukan.
"Adapun tips atau cara-cara untuk mengenali hoaks, yang pertama hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa faktanya, terus cek keaslian foto. Dan ikut serta grup diskusi anti-hoaks untuk diskusikan tanda bahaya yang harus dicari. Biasanya hoaks itu tata
bahasanya buruk, URL situs mencurigakan, dan lain-lain,” ujar Rizwansyah.
Dalam kesempatan yang sama, Zulvia selaku Koordinator Yayasan Sahabat Difabel Aceh menekankan masyarakat harus kritis saat mendapatkan suatu informasi. Jika tidak akan mudah termakan oleh isu-isu negatif maupun hoaks yang beredar marak pada saat ini.
“Mengapa kita bisa percaya hoaks? Banyak di antara kita sering mengambil keputusan hanya dari judul, baca judulnya langsung merasa kalau isi berita sama seperti judul yang disampaikan. Kemudian juga tidak mencari sumber yang lain,” tuturnya.
baca juga: Menyuarakan Inklusivitas Disabilitas di Ruang Digital
Zulvia juga menjelaskan bahwa adanya metode praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menangkal informasi hoaks yaitu dengan cara D-A-C-K.
“Gunakan cara D-A-C-K, dengarkan, apresiasi, cek-ricek dan klarifikasi. Informasi yang kita dapatkan, kita dengarkan aja dulu, setelah itu kita kasih apresiasi untuk orang yang memberi informasi tersebut," jelas Zulvia.
"Kemudian kita cek lagi sumber dari informasinya. Nah yang terakhir kita klarifikasi bahwa setelah kita cek informasi itu termasuk hoaks atau bukan, agar kita dan orang-orang di sekitar kita juga tidak terdampak informasi hoaks,” sambungnya.
Kegiatan Literasi Digital Inklusi untuk Disabilitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023 dengan target 50 juta orang mendapatkan literasi digital hingga 2024. (N-1)
Diskominfo Jawa Barat menyiapkan dan mendorong unit saber hoaks di 27 kabupaten dan kota mulai mendeteksi dini potensi hoaks
Tipologi hoaks berubah-ubah dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena situasi sosial, politik, dan perekonomian masyarakat yang berubah-ubah.
BEREDARNYA selebaran dan gambar yang mengatasnamakan pengobatan "Ida Dayak Official" di Banda Aceh dan sekitarnya dipastikan hoaks oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli.
Tular Nalar juga menghadirkan Bioskop Keliling yang bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia.
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Merupakan hal wajib untuk memerangi konten negatif yang saat ini kerap bermunculan di masyarakat sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan.
Pembekalan literasi digital diperlukan sebagai solusi untuk mengantisipasi penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024.
transformasi digital membawa arus informasi yang begitu cepat sehingga terdapat celah untuk masuknya konten negatif seperti informasi palsu atau hoax.
Kominfo bentuk Satgas Anti Hoaks demi wujudka pemilu damai
Tujuh capaian disepakati pada pertemuan tingkat menteri negara-negara ASEAN yang bertanggung jawab di bidang informasi di Da Nang Vietnam.
Program ini pun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi dan menyebarkan informasi yang akurat dan positif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved