Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menanggapi isu terkait peretasan atau serangan siber yang kerap terjadi di ruang digital. Menurut Dirjen Aptika, perlu adanya investigasi terlebih dahulu untuk menelusuri peretasan tersebut.
“Kalau kita bicara peretasan itu harus dilakukan yang namanya investigasi atau audit forensik, jadi gak mungkin kita tahu orang masuk atau terbongkar,” tutur Dirjen Aptika pada livestream Ngobrol Tempo, dari Jakarta, Kamis (27/8/2020)
Menurut Dirjen Semuel, sebenarnya ekosistem digital tidak berbeda dengan ruang fisik yang lainnya, misalnya ketika ada kejadian maka dilakukan olah TKP, kemudian dicari barang buktinya untuk menelusuri.
“Nah sebenarnya kalau menariknya dari digital itu lebih mudah kalau memang kita diberikan akses, dan itu harus bisa mengundang kami untuk diaudit," ujarnya
Pentingnya literasi
Dirjen Aptika menjelaskan, peretasan terhadap akun pribadi atau lembaga biasanya terjadi pada websitenya atau akun itu sendiri yang dilakukan lewat social engineering atau rekayasa sosial. Oleh sebab itu diperlukan literasi.
“Memang ini perlu dilakukan literasi bagaimana kita memperkuat yang namanya sistem pengamanan akun kita, terutama password-pasword kita, kebanyakan kalau dari yang dilaporkan ke kita dan kita selesaikan akunnya diambil alih itu ternyata banyak juga yang masuknya lewat email mereka," jelasnya.
Mengingat pentingnya iterasi demi melindungi akun dari peretasan, Dirjen Aptika menilai menjaga keamanan data seperti password merupakan tindakan yang patut diperhatikan. Ketika password mudah dikenali maka peretas dengan mudah masuk ke akun melalui email.
Dirjen Semuel juga menjelaskan salah satu tugas dari Kementerian Kominfo, khususnya di Direktorat Aplikasi Informatika adalah menangani konten, bukan secara sistemnya.
“Jadi kalau dikatakan kalau kita punya sistemnya,gak, kita di Kominfo terutama di tempat saya itu konten," jelasnya.
DItjen Aptika menyatakan Kementerian Kominfo memiliki alat pengais yang dapat menelusuri konten-konten di ruang digital. “Pengais itu sifatnya terbuka dan semua orang bisa punya alat ini, sama aja kita googling tapi dengan mesin. Jadi kita memonitor adalah kontennya,” pungkasnya
Berkaitan dengan akun dan website, Dirjen Semuel menambahkan, Kemenkominfo juga mempunyai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), jika publik membutuhkan bantuan untuk melakukan investigasi ada expert yang namanya digital forensic.
“Tapi tidak bisa secara serta-merta kita mengetahui tanpa harus masuk ke dalam sistem, karena di dalam sistem itulah kita mempelajari dari mana masuknya (serangan siber), jadi kalau fisiknya (ibarat) pintu mana yang dia masuk baru kita telusuri IP-nya berapa,” ungkapnya
Selain Dirjen Aptika Kemenkominfo, turut hadir pada livestream Ngobrol Tempo bertajuk 'Pembungkaman Kritik di Masa Pandemi' di antaranya Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto, Akademisi/Aktivis Yanuar Nugroho, serta perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati. (OL-09)
DI era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial.
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
OJK menekankan pentingnya bank untuk benar-benar memperhatikan ketahanan siber mereka.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerjanya dalam menjaga ketahanan siber. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang.
DTI-CX 2024, konferensi dan pameran transformasi digital terbesar di Indonesia, resmi dibuka hari ini. Acara ini digelar di JCC selama dua hari sejak 31 Juli hingga 1 Agustus 2024
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, ungkap tren dunia kerja saat ini cenderung menuju hubungan kerja yang lebih fleksibel, seiring pertumbuhan tenaga kerja muda yang lebih menguasai teknologi.
Digitalisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mendesak untuk segera dilakukan agar menjawab tantangan produksi yang maksimal namun tetap efisien.
Yang menjadi target dari inovasi VCDLN adalah yang sudah memiliki kerangka kerja berbasis artificial intelligence (AI).
Disparekraf DKI Jakarta diminta meningkatkan kualitas pekerja di sektor wisata sesuai standar internasional. Hal ini terkait Jakarta yang bakal menyandang status Kota Global.
Momentum Hari Anak Nasional juga diharapkan dapat melahirkan aksi-aksi nyata yang berkelanjutan dalam melindungi anak di dunia digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved