Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial. Ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam menuntut pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.
"Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi infrastruktur kritis, data pribadi warga negara, serta memastikan stabilitas dan keamanan nasional," papar Syam Basrjal, Marketing Director PT TKMT. Edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif ialah kunci untuk menghadapi tantangan ini.
Berikut peran negara dalam pertahanan dan keamanan siber.
Baca juga : Maksimalkan Perlindungan Siber bagi Bisnis Kecil-Menengah
1. Regulasi dan kebijakan.
Negara harus mengembangkan regulasi dan kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa semua sektor, baik publik maupun swasta, menerapkan standar keamanan siber yang tinggi. Ini termasuk perlindungan data pribadi, keamanan infrastruktur kritis, dan penanggulangan ancaman siber.
2. Infrastruktur dan teknologi.
Baca juga : Ancaman Ransomware Mengintai, Berikut 10 Cara agar Terhindar
Negara harus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi keamanan siber yang canggih. Ini termasuk sistem deteksi ancaman, jaringan komunikasi yang aman, dan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif.
3. Penggunaan produk dan SDM lokal.
Negara harus mendorong penggunaan produk dan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam implementasi keamanan siber. Ini tidak hanya membantu dalam pengembangan industri dalam negeri tetapi juga memastikan bahwa solusi yang digunakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal.
Baca juga : IDTH tidak Punya Keterkaitan dengan Keamanan Siber
4. Kerja sama internasional.
Ancaman siber bersifat global, sehingga negara harus aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk berbagi informasi, strategi, dan teknologi dalam menangani ancaman siber.
Edukasi siber harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang keamanan siber. "Pendekatan holistik dan kolaboratif melibatkan beberapa aspek penting," imbuh Syam.
Baca juga : BSSN Verifikasi Kematangan Keamanan Siber PT Digital Solusi Grup
1. Kesadaran dan pelatihan.
Negara harus menggalakkan program pelatihan dan kesadaran keamanan siber bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk pelatihan teknis untuk profesional teknologi informasi (TI) dan edukasi umum untuk masyarakat luas mengenai praktik keamanan dasar.
2. Kolaborasi sektor publik dan swasta.
Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang kuat. Penggunaan produk lokal dan pengembangan SDM dalam negeri harus menjadi prioritas untuk memastikan kemandirian dan keamanan yang lebih baik.
3. Penelitian dan pengembangan.
Negara harus mendukung penelitian dan pengembangan di bidang keamanan siber untuk menciptakan teknologi dan strategi baru yang mampu menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Investasi dalam R&D lokal sangat penting untuk memajukan teknologi dalam negeri.
Berikut sejumlah manfaat pendekatan holistik dan kolaboratif.
1. Peningkatan keamanan nasional.
Dengan pendekatan holistik, negara dapat memastikan bahwa semua aspek keamanan siber diperhatikan, dari infrastruktur hingga kebijakan dan regulasi.
2. Kesiapan menghadapi ancaman.
Kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum memungkinkan respons yang cepat dan efektif terhadap ancaman siber.
3. Inovasi dan adaptasi.
Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan serta kolaborasi dengan berbagai pihak mendorong inovasi dalam keamanan siber, sehingga negara dapat terus beradaptasi dengan ancaman yang terus berubah.
4. Perlindungan data pribadi.
Edukasi yang baik dan regulasi yang ketat memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dengan baik, mengurangi risiko pencurian identitas dan pelanggaran privasi.
5. Penguatan ekonomi lokal.
Penggunaan produk dan SDM lokal dalam keamanan siber mendukung ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.
Negara memiliki peran penting dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber. Melalui regulasi yang kuat, investasi dalam teknologi, serta kerja sama yang baik dengan sektor swasta dan internasional, negara dapat menciptakan ekosistem keamanan siber yang tangguh. Edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.
Dengan memprioritaskan penggunaan produk dan SDM lokal, negara tidak hanya meningkatkan keamanan nasional tetapi juga memperkuat ekonomi dalam negeri. Dengan pendekatan yang tepat, negara dapat melindungi infrastruktur kritis, data pribadi, dan menjaga stabilitas serta keamanan nasional di era digital ini. (Z-2)
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
DIREKTUR Ekonomi Digital of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa keamanan data di Indonesia yang masih rentan ditikung dan dibobol
DIREKTUR Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Teguh Arifiyadi mengatakan pemerintah masih melakukan investigasi terkait penyerangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggandeng SW Indonesia untuk mengedukasi perusahaan tercatat tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Kebocoran data pribadi telah menjadi ancaman mendesak bagi korporasi di seluruh dunia
CrowdStrike mengeklaim telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan.
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
OJK menekankan pentingnya bank untuk benar-benar memperhatikan ketahanan siber mereka.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerjanya dalam menjaga ketahanan siber. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved