Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Ia menjelaskan, masih ada sekitar 15 ribu peserta yang belum mendapatkan insentif pelatihan lantaran manajemen masih melakukan pengecekkan data secara berkala
“Jadi setelah kita hentikan sementara sejak 28 Mei, kita akan membuka batch IV ini besok di hari sabtu kuota akan kita buka lebih besar lagi,” tuturnya.
Padahal, prioritas penerima Kartu Prakerja adalah pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak virus korona atau covid-19.
KEHADIRAN program prakerja didesain untuk melahirkan wirausaha baru. Untuk itu, diharapkan bisa membuka peluang kesempatan kerja.
Keputusan pemerintah melucurkan Kartu Prakerja dianggap tepat oleh sebagian besar masyarakat.
Sebanyak 2 juta peserta gagal pada tahap verifikasi email dan konfirmasi nomor telepon. Verifikasi diperlukan karena merupakan jalan digital untuk otentikasi.
KEMENTERIAN Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengatakan pelatihan luar jaringan (luring/offl ine) Program Kartu Prakerja dijadwalkan mulai diadakan
Kartu Prakerja tersebut akan diberikan kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Komite Cipta Kerja juga tengah mempertimbangkan untuk dilakukannya pelatihan secara offline (luar jaringan/luring).
Dalam aturan baru itu diatur mengenai pengenaan sanksi kepada peserta yang tidak memenuhi ketentuan. Namun aturan yang menyangkut hal pidana maupun perdata bersifat prospektif.
Aturan itu tercantum dalam pasal 31A yang menyebutkan pemilihan mitra program Kartu Prakerja bukan merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah
“Ini bukan survei yang bayar ke pekerjaan, ini (survei) yang tidak ada insentif,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari
Karena itu, pemerintah terbuka menerima masukan dan akan terus menyempurnakan program Kartu Prakerja sesuai tuntutan keahlian yang diperlukan.
Pelaksanaan program kartu prakerja perlu memprioritaskan korban PHK atau pegawai yang dirumahkan.
Kartu Prakerja sejak awal didesain untuk meningkatkan keterampilan SDM menuju visi Indonesia Maju 2045.
Salah satunya adalah tidak tepat sasaran bagi orang yang terkena PHK atau dirumahkan.
Hal itu karena adanya wabah virus korona terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai daerah.
Ada dua pasal baru terkait sanksi perdata dan pidana dalam Perpres No 76/2020 tersebut, yakni Pasal 31C dan Pasal 31D. Penerima kartu prakerja yang ‘bodong’ atau tidak sesuai dengan ketentuan
Itu terkait dengan pasal 31A yang menyebutkan pemilihan mitra program Kartu Prakerja bukan merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penerima Kartu Prakerja yang 'bodong' atau tidak sesuai ketentuan yang menerima bantuan biaya/insentif pelatihan bisa digugat jika tidak mengembalikannya ke negara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved