Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Masyarakat Butuh Program Kartu Prakerja

M Iqbal Al Machmudi
12/7/2020 04:17
Masyarakat Butuh Program Kartu Prakerja
Ilustrasi -- Program Prakerja(Medcom.id)

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai bahwa masyarakat saat ini membutuhkan program kartu prakerja.

Hal ini terkait dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah akibat pandemi covid-19 sehingga masyarakat berharap mendapatkan peluang dari program kartu prakerja.

“Dengan adanya covid-19, program ini valuenya naik karena ada banyak yang mengalami PHK,” kata Ganjar saat webinar Kupas Tuntas Kartu Prakerja dari Kagama, kemarin.

Namun, agar dapat memenuhi harapan dari masyarat, Ganjar melihat masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, dalam tata cara pendaftaran dan proses penyaringan peserta. Demikian pula materi pelatihan yang diberikan.

“Sebenarnya pelatihan di Youtube (ada yang) malah gratis. Untuk itu, kita dituntut untuk memperbaiki program ini. Selain itu, perlu juga pendampingan kepada masyarakat yang tidak mengerti pemanfaatan, mulai mendaftar hingga pelatihan,” ujar Ganjar.

Ganjar yang juga ketua umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) mengusulkan tersedianya data yang valid agar tepat sasaran dan fokus kepada masyarakat yang terkena PHK dan dirumahkan.

Calon penerima manfaat kartu prakerja juga untuk tidak dibatasi waktu pendaftarannya sehingga memberikan waktu yang lebih luas kepada penerima manfaat.

Selanjutnya, dirasakan perlu memberi akses kepada penyandang disabilitas. Ganjar mengaku mendapat keluhan syarat yang dirasa tidak adil kepada penyandang disabilitas.

“Selain itu, gelombang IV juga dibuka dengan prioritas data dari BPJS. Ini juga menjadi penting dilakukan,” ujar Ganjar.

Respons positif

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menyebutkan hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Juni 2020 menunjukkan 96% peserta menilai program kartu prakerja tidak mubazir.

“Ini bukan survei yang bayar ke pekerjaan, ini (survei) yang tidak ada insentif,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

Hingga saat ini, jumlah peserta program itu dari gelombang satu hingga tiga mencapai 680 ribu orang. Survei dilakukan kepada 6.000 peserta melalui surel.

Selain mayoritas menyebut program kartu prakerja tidak mubazir, hasil survei juga mengungkapkan bahwa 92% peserta mengatakan program ini efektif, 94% mengatakan pelatihan yang diberikan beragam, serta infrastruktur dan fasilitas pendukung memuaskan.

Sebanyak 97% peserta setuju semibansos karena covid-19 dan 76% peserta mau belajar atau berlatih lagi setelah mengikuti program ini.

Saat ini, pelatihan luring atau langsung bertatap muka belum dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19.

Di sisi lain, inisiatif warga untuk memberikan pengajaran juga tetap berlangsung, seperti yang dilakukan Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan yang akan membuka kelas prakerja mulai Agustus 2020 untuk ikut membantu perekonomian warga terdampak pandemi covid-19 di daerahnya. (YP/Ant/E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Kardashian
Berita Lainnya