Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas membuka rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas usulan agar batas jumlah kementerian yang diatur dalam undang-undang tersebut diubah menjadi sesuai dengan kebutuhan presiden, pada Rabu (15/5).
“Saya berharap nanti diskusi kita karena ini cuman menghapus dan hanya menghilangkan angka 34 dari sisi kementerian dan juga kemarin didukung oleh pendapat kawan-kawan bahwa kita dalam sistem presidensil kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan,” ujar Supratman, Rabu (15/5).
Supratman menegaskan dengan pihaknya menghapus jumlah 34 menteri artinya kursi menteri boleh berkurang, boleh bertambah dan boleh tetap.
Baca juga : Ini Alasan DPR Kebut Revisi UU Kementerian Negara
“Jadi tidak mengunci intinya dari sistem presidensil yang kita anut,” ucapnya.
“Walaupun begitu kita memberikan penegasan bahwa jumlah kementerian itu harus tetap memperhatikan dari sisi efisiensi dan efektifitas dua-duanya tetap harus kita lakukan,” papar Supratman.
Kemudian, Supratman mengemukakan bahwa tidak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR.
“Sangat tidak mungkin presiden membentuk kabinetnya kemudian atas persetujuan DPR. Nanti jadi parlementer kita, Pak,” tegas Supratman. (Ykb/Z-7)
Saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
PEMBENTUKAN Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 membuka kembali wacana pembentukan kementerian haji.
Di bidang infrastruktur masih banyak jalan yang menghambat untuk masuk atau keluarnya hasil pertanian, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengeklaim frasa tambahan dalam revisi UU TNI Yang menyatakan prajurit TNI bisa ditugaskan di kementerian lain sudah sesuai perundang undangan yang ada.
Baleg DPR memastikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jadi RUU inisiatif DPR atau akan dibawa ke rapat paripurna.
DPR RI harus menentukan batas maksimal penambahan jumlah kementerian. Menurut Ujang, batas maksimal itu penting agar tidak dijadikan celah untuk membuat kabinet jumbo tetapi tidak efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved