Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan untuk berkoalisi atau menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. PKS menunggu momentum untuk menyampaikan sikap politiknya itu.
"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini melalui keterangan tertulis, Senin (29/4).
Jazuli mengatakan pilihan koalisi atau oposisi setelah pemilu merupakan hal teknis. Dia menegaskan keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal.
Baca juga : PKS Berharap Didatangi Prabowo Subianto dan Diajak Koalisi
Namun, hal itu merupakan keputusan musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Karena, lanjut dia, sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat.
Jazuli juga menyinggung soal pengalaman PKS menjadi oposisi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk berada di pemerintahan pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa Pak SBY dan 10 tahun oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi gak ada masalah, koalisi siap. Kita lihat dinamikanya," ujar Jazuli.
Baca juga : PKS Sebut MIiliki Hubungan Baik dengan Prabowo
Dia menambahkan PKS tidak pernah membatasi diri bekerjasama dengan siapapun. Karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerjasama.
"Kompetisi itu saat pemilu, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," kata Jazuli. (Z-8)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
Pengadilan di Moskow memerintahkan penangkapan in absentia terhadap Yulia Navalnaya, istri dari politisi oposisi Alexey Navalny, dengan tuduhan berpartisipasi dalam organisasi ekstremis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang setelah kepergian pemimpin oposisi Benny Gantz dan sekutunya Gadi Eisenkot.
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Tim Hukum PDI Perjuangan menunjukkan berkas undangan pemeriksaan datang ke Polda Metro Jaya, Selasa (4/6).
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDIP memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
Sikap PDIP dirasa harus jelas agar mereka tidak kehilangan basis suara terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PDIP belum dengan tegas menyatakan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan karena masih memperhatikan kepentingan dalam Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved