Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HARGA kebutuhan beras di Tasikmalaya, Jawa Barat masih bertahan di angka Rp 18 ribu per kilogram dan kenaikan tersebut merangkak naik jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Kenaikan beras di pasaran, banyak dikeluhkan para pembeli karena harganya mahal dan kualitas yang dijual tidak sesuai premium.
Sandy, 57, warga Dadaha, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya mengatakan, harga beras di pasaran jelang Pemilu 2024 merangkak naik semula kualitas medium menjadi premium ini kondisi beras tidak sesuai. Namun, kenaikan tersebut membuat para konsumen banyak yang mengeluhkan karena harganya makin mahal.
"Untuk harga beras medium biasanya dijual di pasaran Rp 12.500 per kg naik Rp 13 ribu dan sekarang ini dijual Rp 16 ribu per kg dengan kualitas premium. Akan tetapi, kualitas premium semula dijual Rp 13 ribu naik Rp 14 ribu per kg menjadi premium super Singaparna semula dijual Rp 16 ribu per kg naik Rp 17 ribu menjadi Rp 18 ribu per kg," katanya, Kamis (15/2).
Baca juga : Harga Beras belum Terkendali
Ia mengatakan, harga beras di pasaran selama ini memang berbagai macam jenis beras yang dijual tidak ada seharga Rp 13 ribu dan Rp 15 ribu per kg. Karena, semua beras telah berubah nama dengan kualitas premium Singaparna dijual seharga Rp 18 ribu dan Ciawi Rp 17 ribu. Namun, untuk beras pandanwangi yang dijual di pasaran semula Rp 14 ribu naik Rp 16 ribu menjadi Rp 19 ribu per kg.
"Kenaikan harga beras yang terjadi di pasaran menyebabkan beberapa minimarket maupun mall mengalami kelangkaan hingga barangnya kosong. Akan tetapi, beras yang dijual selama itu biasanya Rp 65 ribu per 5 kg hingga Rp 89 ribu per 5 kg tapi tempat untuk penjualannya sekarang berisi minyak goreng," ujarnya.
Sementara itu, seorang pedagang beras pasar Pancasila, Maman mengatakan, kebutuhan harga beras jelang pemilu merangkak naik dan kualitas premium semula dijual Rp 15 ribu naik Rp 16 ribu menjadi Rp 18 ribu per kg, kualitas Singaparna hingga kualitas Ciawi Rp 17 ribu per kg. Akan tetapi, kualitas lokal dijual Rp 16 ribu per kg.
Baca juga : Harga Beras Melejit, Pemkot Bandung Segera Adakan Operasi Pasar
"Kebutuhan beras memang selama ini sudah langka dan tidak ada petani melakukan panen besar. Namun, jika ada petani memiliki gabah kering giling (GKG) dan gabah kering pungut (GKP) m paling mereka disimpan karena tidak berani menjualnya karena harga beras mahal dan paling banyak dibutuhkan untuk keluarga," paparnya. (AD/Z-7)
Kekeringan rawan terjadi di Kecamatan Cipatujah, Cikalong, Pancatengah, Cineam, Karangjaya, Culamega, Cibalong, Kadipaten, Salawu, Tanjungjaya, Pageurageung dan Kecamatan Sukaresik.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
Sebelum ditemukan di bawah pohon dalam kondisi meninggalnya Iis Aisah meninggalkan rumah selama tiga bulan tanpa ijin keluarganya karena bersangkutan selama ini mengalami gangguan mental
Program pengembangan itu dilakukan di Kampung Sinar Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu.
lahan seluas 5 hektare berada di Kampung Tanjung, Karanganyar, Gunung Tandala, Talagasari, Kersamenak, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, semuanya dalam kondisi terancam kekurangan
Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus demam berdarah dengue (DBD)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved