Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENDIRI lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menilai calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto terbebani tuntutan 'harus bagus' ketika tampil dalam debat ketiga capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (7/1).
Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Nilai Panas Debat Wajar Asal tak Berlarut
Situasi tersebut tak terlepas dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan, yang dianggap lebih mengerti tentang pertahanan dibandingkan dua capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
"Akibatnya pak Prabowo sangat sibuk menangkis apa yang ditanyakan Ganjar dan Anies, dengan menggunakan argumen 'data itu salah', atau 'data itu keliru'," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Senin (15/1).
Baca juga: Gemoy Prabowo Dinilai Hanya Topeng dari Emosional
Akhirnya, sambung Hensat, jawaban-jawaban Prabowo terlihat kosong dalam debat tersebut.
Akademisi dari Universitas Paramadina itu mencontohkan, jawaban-jawaban Prabowo yang kosong itu seperti 'Indonesia harus besar', 'pertahanan Indonesia harus kuat', dan 'Indonesia harus nonblok'.
"Itu menurut saya, jawaban-jawaban yang sangat normatif dan standar, jauh dari cerminan kualitas Prabowo yang tahu Pertahanan dan Keamanan," papar Hensat.
Banyak kalangan menilai Prabowo Subianto kewalahan menghadapi pertanyaan dan sanggahan dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di debat ketiga capres
Banyak kalangan, termasuk netizen yang menganggap Prabowo kalah debat karena hanya menangkis serangan yang dilakukan capres lain. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bernada membela Prabowo dengan mengatakan debat ketiga itu tidak substansial. (RO/P-3)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved