Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
HARI Ulang Tahun (HUT) Ke-51 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi momentum pisah jalan dengan Presiden Joko Widodo. Presiden tidak hadir dalam acara tersebu
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago membaca, situasi tersebut pertanda hubungan Jokowi dan PDIP sudah tak harmonis seperti dulu.
“Ini momentum bagi PDIP untuk memperlihatkan bahwa kemenangan di berbagai pemilu tidak terpengaruh dengan elite dan presiden. Secara kelembagaan, pemilu 2024 bakal menjadi perbandingan hasil pileg PDI-P dengan Pileg 2014 dan 2019, saat bersama dan berjauhan dengan Jokowi,” kata Arifki lewat keterangan yang diterima, Jumat (12/1).
Baca juga: Momen HUT ke-51 Jadi Titik Pisah PDIP dengan Jokowi
Arifki meyakini, sikap PDIP terhadap keretakan hubungan dengan Jokowi menjadi peluang pembuktian untuk melepaskan ketergantungannya dengan Jokowi. Partai berlambang banteng moncong putih wajib menang, demi pembuktian ke publik bahwa tanpa Jokowi, maka suara partai tetap mendominasi.
Meski menjadi ajang pembuktian elektoral bagi PDIP, Arifki justru khawatir hal berkebalikan terjadi bagi Ganjar Pranowo. Pecahnya suara untuk Pilpres karena efek retak hubungan dengan Jokowi bisa merugikan untuk Ganjar.
Baca juga: Pemilu Ditentukan Rakyat, Jangan Gunakan Kekuasaan Negara
Maka dari itu, salah satu cara untuk mempertahankan suara, Ganjar perlu memaksimalkan narasi untuk menarik pemilih yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Namun hal itu tidak mudah, sebab narasi kontra Jokowi sudah melekat dengan Anies Baswedan.
“Kue isu harus dibagi dua dengan Anies Baswedan. Itu pun jika formasinya dibagi dua, beda cerita jika ini menjadi ranah pertarungan “positioning”, Anies perubahan dan Prabowo keberlanjutan”, Arifki menandasi.
Ketidakhadiran Jokowi di HUT ke-51 PDIP selain merasa tidak ada undangan, presiden juga tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Tercatat Jokowi tengah mengunjungi Filipina. Selain itu Jokowi juga dijadwalkan untuk melawat ke Brunei Darusaalam menghadiri royal wedding pernikahan Pangeran Mateen. (Ant/P-3)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved