Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani membela Zulkifli Hasan terkait tudingan penistaan agama ihwal perubahaan bacaan dan gerakan salat di masyarakat yang menyentil pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Amin. Zita yang merupakan putri Zulhas itu menegaskan, PAN tidak mungkin melakukan provokasi agama.
Saat ditemui di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Zita mengatakan ada oknum yang sengaja memainkan isu pecah belah agama pada Pemilu 2024. Oknum itu, sambungnya, adalah oknum yang sama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019. Padahal, isu tersebut dinilai sudah tidak laku lagi.
"Karena sekarang semuanya sudah joget, semuanya sudah riang gembira. Capres-capres kita happy, joget, berteman dengan baik," ujarnya, Kamis (20/12).
Baca juga : Zulhas Buat Lelucon Gerakan Salat dan Simbol Amin, Timnas: Tidak Lucu!
Alih-alih memprovokasi agama, Zita justru menilai bahwa Zulhas mengajak masyarakat untuk tidak mempraktikan politik agama. Ujaran itu dikemas Zulhas lewat guyonan, sehingga masyarakat mudah memahami. Bahkan, Zita menyebut Zulhas sedang mendorong terselenggaranya pemilu damai.
Zulhas sebelumnya menyampaikan gurauan tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/12). Saat itu, Zulhas datang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan.
Zita berkilah, meski berbicara sebagai Mendag, atribusi Zulhas sebagai Ketua Umum PAN tidak dapat dilepaskan. "Ketika acara itu mungkin ada pertanyaan atau apa, ya dia menjawab sebagaimana dengan kapasitasnya, baik sebagai Mendag maupuan Ketum PAN," tandasnya.
Baca juga : Koalisi Indonesia Maju: Cawapres akan Ditentukan Prabowo
Terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengingatkan, ada anggaran negara yang dikeluarkan saat Zulhas hadir di acara APPSI. Oleh karena itu, fasilitasi acara seharusnya tidak terjebak pada ujaran dukung mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Bagi Mita, ruang kegiatan negara haram untuk dipakai kampanye.
Menurutnya, akan bijak jika Zulhas meminta maaf atas ujaran yang disampaikan. Ini termasuk soal telunjuk jari saat salat akibat terlalu cinta atau mendukung capres-cawapres nomor urut 2 serta menghayati kalimat amin.
"Ini kentara bahwa agama menjadi alasan ampuh sebagai kendaraan politik, tapi di sisi lain tidak sepantasnya menjadi bahan candaan," pungkasnya. (Tri/Z-7)
Penyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Pendeta Gilbert Lumoindong tak kunjung rampung. Polisi berdalih sampai saat ini masih memeriksa ahli.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut merespons kasus fashion stylist atau pengarah gaya, Wanda Hara alias Irwansyah, yang memakai cadar saat menghadiri kajian Ustaz Hanan Attaki.
Sejumlah artis disebut berpotensi terjerat hukum bersama fashion stylist, Wanda Harra alias Irwansyah
Wanda Harra alias Irwansyah terancam hukuman 5 tahun penjara karena kasus penistaan agama
Permintaan maaf Wanda Harra alias Irwansyah dinilai tak serta-merta menggugurkan aspek hukum.
PIMPINAN Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang telah dinyatakan bebas dari penjara. Namun, selain kasus penodaan agama, Panji juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus TPPU.
Presiden Yoon Suk Yeol menegaskan Korea Selatan tidak akan tinggal diam terhadap provokasi "keji" Korea Utara dan berjanji melindungi rakyat melalui kesiapan militer dan aliansi dengan AS.
Awal pekan ini, Pyongyang menerbangkan ratusan balon besar berisi sampah dan pupuk kandang ke Seoul dan melakukan serangan pengacauan GPS.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mewaspadai potensi provokasi yang dilakukan Korea Utara menjelang pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif Korea Selatan, pada April mendatang.
Menlu Inggris David Cameron mengunjungi Kepulauan Falkland, menimbulkan klaim 'provokasi' dari pejabat regional Argentina.
Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap empat pelaku provokator tawuran di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Prumpung, Jakarta Timur, Senin (5/2) malam.
Bantuan beras ditujukan untuk menanggulangi kekurangan pangan yang dapat berdampak pada krisis pangan dan untuk pengendalian inflasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved