Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT dinilai berperan penting dalam memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan adil dan transparan. Salah satu caranya, yakni memantau tindak-tanduk pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga peserta pemilu.
"Suasana Pemilu di 2024 agak beda, oleh karena itu peran masyarakat sipil harus lebih intens dan kuat lagi," kata peneliti Komite Pemilih Indonesia (TePI) Rendy Umboh di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis, 2 November 2023.
Rendy mengatakan diskusi publik belakangan ini marak terkait netralitas. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan hal itu di hadapan penjabat (pj) kepala daerah dan saat makan siang bersama tiga bakal calon presiden.
Baca juga: Kontestasi Pemilu Tak Sehat Lahirkan Pemerintahan Bebek
"Kita mengharapkan peran serta yang dibuat dari civil society baik sipil, pegiat pemilu, hingga perorangan untuk melakukan pemantauan masif," papar dia.
Rendy yakin Jokowi dan seluruh infrastruktur negara memahami pentingnya netralitas. Apalagi, hal itu sudah diatur dalam undang-undang.
Baca juga: Wacana Hak Angket DPR Disebut Jalan Masuk Pemakzulan Jokowi
"Tidak mungkin (upaya tidak netral) di tempat terbuka, langsung saja diproses. Tapi tempat tertutup ini jadi tanda bagi kita dan bagaimana pemilih makin cerdas melihat situasi yang ada," ujar dia.
Selain itu, Rendy mengajak seluruh masyarakat mewaspadai aneka disinformasi dan hoaks. Supaya fokus publik tidak terpecah dan pesta demokrasi berjalan dengan baik.
"Kita positive thinking saja presiden sesuai pernyataannya akan netral di pilpres," jelas dia. (MGN/Z-7)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.
BERKACA dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu memiliki itikad baik untuk membenahi struktur anggota KPU
perlu ada jeda lima tahun bagi mantan penyelenggara pemilu, yakni jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP yang ingin maju berkontestasi dalam pilkada
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Pilpres 2024 Mahfud Md yang meminta seluruh komisioner KPU RI saat ini untuk mundur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved