Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAKAL calon legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Max Richard Funmawi Krey, melayangkan somasi ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus. Max tak terima dipecat sepihak dari kader partai dan dihapus dari daftar bacaleg.
"Saya datang ke DPP untuk mau bertanya kenapa saya dicoret, apa salah saya? Sehingga saya berharap DPP Partai Golkar, baik Pak Airlangga Hartarto, atau Pak Sekjen Pak Paulus untuk menyampaikan," kata Max di kawasan Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat (28/8).
Max mengatakan ia datang ke Kantor DPP Partai Golkar untuk meminta klarifikasi atas pemecatan dirinya. Namun, dia tak diperbolehkan masuk.
Baca juga: KPU Dinilai tidak Serius Umumkan Latar Belakang Caleg
Ia juga menduga pencopotan dirinya karena membela Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Max memberikan klarifikasi atas komentar kader Partai Golkar Hamza Sangaji yang menyatakan bahwa Bahlil bukan kader Partai Golkar.
Menurut Max, pihak internal partai memaknai lain ucapannya. Karena dianggap sebagai desakan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Baca juga: 12 Caleg Eks Koruptor Bergentayangan di DCS KPU
"Itu bukan wacana Munaslub, tapi pembelaan pada Bahlil. Kami memberitahu kepada DPP yang dilakukan bukan menjatuhkan partai, tapi menetralisir agar tidak ada Munaslub," ujar Max.
Kuasa hukum Max, Arsi Divinubun, membeberkan tahapan pemecatan diawali dengan memberikan peringatan dan klarifikasi terhadap kliennya. Max dinilai melanggar ketentuan AD/ART serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
Di sisi lain, lanjut dia, Max sudah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan sebagai caleg di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta dalam Pileg 2024. Max juga telah diverifikasi.
"Oleh sebab itu, kami juga mengirimkan surat somasi," jelas Arsi.
Arsi menilai rekan-rekan yang berada dalam struktur Partai Golkar periode 2019-2024 seharusnya bersikap bijak dan saling menghormati. Meskipun Bahlil saat ini tidak ada dalam struktur partai, jiwa dan dan raganya tetap melekat sebagai kader partai Golkar.
"Sepanjang tidak berpindah ke partai lain," ucap Arsi. (Z-7)
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Partai Golkar tampak menutup kemungkinan untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta.
KAPOLDA Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dikabarkan bakal maju di Pilgub Jateng 2024. Luthfi masih terganjal aturan lantaran masih jadi polisi aktif. Partai Golkar belum mengusung Luthfi
PARTAI Golkar mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved