Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Max Richard Funmawi Krey, melayangkan somasi ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus. Max tak terima dipecat sepihak dari kader partai dan dihapus dari daftar bacaleg.
"Saya datang ke DPP untuk mau bertanya kenapa saya dicoret, apa salah saya? Sehingga saya berharap DPP Partai Golkar, baik Pak Airlangga Hartarto, atau Pak Sekjen Pak Paulus untuk menyampaikan," kata Max di kawasan Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat (28/8).
Max mengatakan ia datang ke Kantor DPP Partai Golkar untuk meminta klarifikasi atas pemecatan dirinya. Namun, dia tak diperbolehkan masuk.
Baca juga: KPU Dinilai tidak Serius Umumkan Latar Belakang Caleg
Ia juga menduga pencopotan dirinya karena membela Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Max memberikan klarifikasi atas komentar kader Partai Golkar Hamza Sangaji yang menyatakan bahwa Bahlil bukan kader Partai Golkar.
Menurut Max, pihak internal partai memaknai lain ucapannya. Karena dianggap sebagai desakan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Baca juga: 12 Caleg Eks Koruptor Bergentayangan di DCS KPU
"Itu bukan wacana Munaslub, tapi pembelaan pada Bahlil. Kami memberitahu kepada DPP yang dilakukan bukan menjatuhkan partai, tapi menetralisir agar tidak ada Munaslub," ujar Max.
Kuasa hukum Max, Arsi Divinubun, membeberkan tahapan pemecatan diawali dengan memberikan peringatan dan klarifikasi terhadap kliennya. Max dinilai melanggar ketentuan AD/ART serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
Di sisi lain, lanjut dia, Max sudah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan sebagai caleg di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta dalam Pileg 2024. Max juga telah diverifikasi.
"Oleh sebab itu, kami juga mengirimkan surat somasi," jelas Arsi.
Arsi menilai rekan-rekan yang berada dalam struktur Partai Golkar periode 2019-2024 seharusnya bersikap bijak dan saling menghormati. Meskipun Bahlil saat ini tidak ada dalam struktur partai, jiwa dan dan raganya tetap melekat sebagai kader partai Golkar.
"Sepanjang tidak berpindah ke partai lain," ucap Arsi. (Z-7)
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
DPP Golkar secara konsisten meminta seluruh kader yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Akademi Partai Golkar nantinya melakukan pengkajian-pengkajian untuk memberikan masukan bagi Partai Golkar dalam pemenangan Pemilu 2029.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Pemerintah terapkan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG dan bahan baku plastik guna tekan dampak konflik Timur Tengah dan lonjakan harga kemasan.
JP Morgan menempatkan ketahanan energi Indonesia peringkat 2 dunia. Menko Airlangga sebut ini hasil kebijakan jangka panjang dan ruang fiskal APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.300 per dolar AS.
 Airlangga Hartarto menegaskan Amerika Serikat penyumbang surplus perdagangan tertinggi, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar Indonesia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 oleh Bank Dunia hal yang wajar. Bank Dunia
Airlangga menegaskan wacana pemotongan gaji menteri belum pernah dibahas resmi. Menkeu Purbaya menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved