Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad mengatakan, di tengah polemik yang terjadi dengan Partai Golkar, pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto bisa menguntungkan dan meningkatkan daya tawar dirinya.
“Artinya daya tarik Airlangga, legitimasi sebagai Ketum Partai Golkar dipandang kuat oleh pimpinan partai lain. Sekaligus Airlangga dengan legitimasi itu punya peluang untuk mengkonsolidasikan Partai Golkar,” ujar Nyarwi, Jumat (28/7).
Posisi Airlangga sebagai Ketum Golkar memang sedang ‘gawat’. Sejumlah petinggi partai minta diadakan Munas Luar Biasa untuk menggulingkan Airlangga.
Baca juga: Bunga Politik Airlangga untuk Puan, Golkar Singgung Politik Keindahan dan Harmoni
“Airlangga sedang digoyang, dan secara simbolis dia butuh dukungan, legitimasi dari luar dan alam. Nyatanya, Airlangga masih punya daya tarik di hadapan partai lain,” jelas Dosen Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada ini.
Sementara itu, bagi Nyarwi, Puan memiliki mandat untuk mengelola koalisi PDIP dan Pilpres 2024. Tiap langkahnya adalah upaya untuk memperbesar basis koalisi dengan menarik partai lain.
Baca juga: Airlangga-Puan Sepakat Bentuk Tim Teknis Golkar-PDIP
“Kalau Golkar gabung dengan PDIP dan di situ sudah tahu ada PPP, juga mendukung koalisi PDIP, capres Ganjar, ini makin mempertegas slot koalisi yang sudah pernah ada, KIB itu,” sebut Nyarwi.
Ini sekaligus membuktikan, rumor yang beredar bahwa KIB disiapkan untuk Ganjar Pranowo. Pertemuan demi pertemuan petinggi partai, menurut Nyarwi, bak bandul, masih ke kiri dan kanan. Sebelum ada pakta integritas, belumlah pasti sebuah koalisi.
Sementara itu, peneliti senior dari Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai pertemuan elite partai masih belum bisa disimpulkan sebagai kepastian jalinan koalisi.
Hal itu merespons pertemuan Ketua PDIP Puan Maharani dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang memunculkan inisiatif pembentukan tim teknis untuk membahas koalisi.
“Saya kira kita tunggu sampai betulan ada tim yang betul-betul kayak misalnya Tim 8-nya Koalisi Perubahan. Tidak hanya sekadar tim teknis. Kalau sekadar pertemuan-pertemuan gitu kan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) juga dulu sering pertemuan, tapi kan ujungnya bubar juga,” terangnya.
Menurutnya, keseriusan upaya koalisi antar-partai bisa dilihat dari seberapa aktif dan solid tim kecil yang dalam melaksanakan tugas. “Jadi kita lihat seserius apa. Itu bisa dilihat dari indikasi pertemuan-pertemuan tim kecil atau tim yang memang disusun untuk lebih menyolidkan," sambungnya.
Oleh sebab itu, Firman menjelaskan sebelum ada tim pemenangan yang real, maka segala kemungkinan bisa terjadi. Apalagi, menurutnya, silaturahmi Puan dan Airlangga adalah pertemuan elite partai.
“Sejauh belum ada tim pemenangan yang real, maka politik itu masih mungkin macam-macam. Jadi kalau levelnya masih ketum, masih elite yang suka beranjangsana atau diberikan tugas untuk menjalin komunikasi ke partai lain ya jangan langsung disimpulkan akan seperti itu juga,” pungkasnya. (RO/Z-7)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Partai Golkar tampak menutup kemungkinan untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta.
KAPOLDA Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dikabarkan bakal maju di Pilgub Jateng 2024. Luthfi masih terganjal aturan lantaran masih jadi polisi aktif. Partai Golkar belum mengusung Luthfi
PARTAI Golkar mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved