Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap masyarakat Indonesia membantu pencarian buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Warga yang menetap di luar negeri juga diharap ikut andil. KPK menyebut, Pencarian Harun diyakini bisa semakin cepat jika dibantu banyak pihak. Semua informasi yang masuk dipastikan ditindaklanjuti.
Menanggapi hal tersebut, mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menyebut, menjadi hal yang wajar bila KPK meminta bantuan masyarakat untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Tetapi jangan sampai kemudian KPK lepas tangan dan menjadikan masyarakat sebagai tumpuan dalam mencari Harun Masiku.
"Itu boleh-boleh saja (minta bantuan masyarakat). Tapi jangan lupa vocal pointnya itu di KPK-nya sendiri, masyarakat jangan kemudian dijadikan tumpuan utama. Yang artinya kalau kita bicara KUHAP-nya bicara penyidikannya yang lebih intens untuk mencari, dan perencana kan harusnya KPK," ucap Saut saat dihubungi, Jumat (7/7).
Baca juga: Pukat UGM Tegaskan Pencarian Harun Masiku Tugas KPK bukan Masyarakat
Dikatakan Saut, KPK juga seharusnya tidak hanya meminta bantuan kepada masyarakat untuk mencari keberadaan Harun Masiku, tapi juga memberikan pembaruan (update) sejauh mana pencarian tersebut berjalan. Terlebih sudah sekitar 3 tahun KPK tak kunjung menemukan keberadaan Harun Masiku.
"Ini kan sudah berjalan berapa tahun, kita juga seharusnya minta pertanggungjawaban ke KPK sudah sekian tahun ini apa yang sudah dikerjakan, kok tiba-tiba sekarang minta bantuan masyarakat. Kalau ujug-ujug minta tolong, mengatakan begini, ya terus sekian tahun ini apa yang sudah dikerjakan," ucap Saut.
Baca juga:Tidak Mampu Temukan Harun Masiku, KPK Minta Rakyat Bantu Cari
"Mungkin memang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ke publik, karena itu menyangkut kerahasiaan. Tapi KPK sekarang perlu juga untuk jujur sudah sampai dimana sebenarnya kasus ini, kok kelihatan susah banget. Malah kemarin ada isu di negara tetangga, itukan berarti ada indikasi. Kalau sudah ada indikasi ya sudah kejar saja apa susahnya," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Saut pun mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan ke KPK bila memang memiliki informasi terkait keberadaan Harun Masiku, sehingga kasus ini dapat menemukan titik terang.
"Kalau memang masyarakat mau, kemudian punya waktu untuk memberikan masukan, memberikan saran, memberikan informasi-informasi yang mereka ketahui silakan saja. Karena masyarakat memang masih tetap perlu mendukung KPK," tukasnya. (Rif/Z-7)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved