NEWSTICKER

Ditahan imbang PSIM, Persija di Posisi 3 Liga 1

Real Madrid vs Alaves 2-1: Mbappe dan Vinicius Cetak Gol

Dulu Juara Liga Primer, Leicester Kini Degradasi ke Kasta Ketiga

Aksi Kocak Marcus Thuram saat Inter Singkirkan Como

Chelsea Hancur di Tangan Brighton, Pemain tak Punya Nyali

Pejabat yang tidak Patuh LHKPN, Tunjangannya Terancam Ditahan

Fachri Audhia Hafiez

15/4/2023 11:39

Pejabat yang tidak Patuh LHKPN, Tunjangannya Terancam Ditahan — Ilustrasi(Medcom)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana merevisi aturan terkait sanksi pejabat yang tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Salah satu sanksinya berupa tunjangan yang ditahan.

"KPK akan mengubah peraturan KPK, sehingga sanksi atas LHKPN akan kita taruh dalam situ. Walaupun sanksi administrasi ya, bisa berupa penundaan promosi, tidak boleh ikut pendidikan, sampai ke menahan tunjangan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dikutip melalui YouTube KPK RI, Sabtu (15/4).

Pahala mengatakan sejumlah kementerian atau lembaga sejatinya sudah menerapkan sanksi administrasi bagi pejabatnya yang tidak patuh LHKPN. Namun, sanksi yang lebih tegas lagi akan didetailkan pada aturan KPK.

Baca juga: KPK Sebut Pejabat Sekarang Rajin Lapor Kekayaan karena Kerap Dirujak Publik

"Jadi kita pikir kalau di undang-undang disebut sanksi administrasi boleh, maka di peraturan KPK kita akan detailkan seperti apa," ucap Pahala.

Ia belum mengungkap kapan berlakunya aturan tersebut. Saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Baca juga: Sekretariat Kabinet Hingga Kantor Staf Presiden Masuk 10 Lembaga Terendah Lapor LHKPN

"Kita harapkan setahun ini selesai peraturan KPK-nya," jelas Pahala. (Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

Data KPK: Legislator DPRD Paling tak Patuh Serahkan LHKPN
10/4/2026 20:07
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
3,76% Pejabat Negara Bandel, Mereka Telat Serahkan LHKPN ke KPK
02/4/2026 17:42
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
02/4/2026 06:33
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Miris, Presiden dan 26 Pejabat Kabinet Diduga Belum Lapor LHKPN, ICW Desak KPK Buka Data
01/4/2026 16:20
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
KPK: Pelaporan LHKPN Capai 91,23% Jelang Penutupan, Legislatif Paling tidak Patuh
31/3/2026 16:10
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, MAKI Desak KPK Umumkan Namanya
30/3/2026 13:41
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.

LOAD MORE

Opini

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan
29/4/2026 19:31
Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa
29/4/2026 16:10
Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka
29/4/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

$UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\$

UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\
27/4/2026 05:00
Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh
20/4/2026 05:00
Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan
13/4/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved