Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRAKTIK koruptif yang terjadi jelang pemilihan kepala daerah sudah menjadi perilaku laten pihak yang ingin memenangkan kontestasi pemilihan yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali tersebut. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan biaya politik kita memang tinggi namun bukan berarti korupsi menjadi hal yang lumrah dilakukan.
“Ini mesti dibongkar. Biaya politik memang tinggi. Negara harus turun tangan. Tapi etika dan moral politisi juga catatan. Mestinya tetap jaga perilaku yang mulia jangan korupsi,” ujarnya, Selasa (11/4)
Menurutnya kondisi ini pasti sudah diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga harus lebih proaktif membongkar termasuk mencegah korupsi.
Baca juga: Bawaslu Akui Adanya Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp56 Miliar Jajarannya di Sulteng
“Penegak hukum harus proaktif dengan peta jalan alur dana masuk dan dana keluar. Bisa jadi juga digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Sementara itu menurut anggota Komisi II DPR lainnya Wahyu Sanjaya perilaku koruptif memang harus terus digaungkan dan ditanamkan dalam setiap individu khususnya penjabat negara. Namun secara realistis biaya politik yang besar mendorong untuk melakukan tindakan curang dan pidana.
Baca juga: Di KPK, Firli Bahuri Sejak Awal Bermasalah
“Tidak ada biaya politik yang murah. Lebih bagus sudah saatnya gaji kepala daerah dinaikkan dihitung berdasarkan persen kemampuan daerah,” terangnya.
Menurutnya jika APBD kabupaten atau kota senilai Rp3 triliun dan gaji kepala daerah 1% maka hal itu cukup mempengaruhi sikap kepala daerah untuk menghindari korupsi.
“Saya rasa tidak akan ada lagi perilaku itu. Karena sistem pemilu kita terbuka atau tertutup tetap saja biaya politiknya mahal,” cetusnya.
Sebelumnya, KPK meringkus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya Ary Egahni, diduga melakukan korupsi untuk mendanai keikutsertaan di Pilkada dan pemilihan legislatif, KPK juga menahan Bupati Meranti Muhammad Adil yang terjerat tiga kasus korupsi salah satunya untuk mempersiapkan logistik pilkada dan pemilu. (Sru/Z-7
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved