Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Elite Partai Diminta Komit Soal RUU Perampasan Aset

Tri Subarkah
05/4/2023 17:39
Elite Partai Diminta Komit Soal RUU Perampasan Aset
Ilustrasi RUU Perampasan Aset(Dok. Media Indonesia)

PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus didukung. 

Ia juga meminta agar para elite partai politik memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. 

Komitmen tersebut dibutuhkan khususnya setelah politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyinggung izin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mengesahkan RUU tersebut.

Baca juga : Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas

"Jika mereka (elite partai politik) tidak komit, semoga publik memberikan sanksi tidak memilih partai yang tidak pro pada pemberantasan korupsi," kata Lili kepada Media Indonesia, Rabu (5/4)

Terlebih, saat ini tengah menyeruak berbagai kasus dugaan pencucian uang yang terjadi di Tanah Air.

Baca juga : Soal RUU Perampasan Aset, Jangan Ada Dusta antara DPR dan Pemerintah

"Saya kira semua kekuatan masyarakat sipil akan mendukung penuh dengan sikap dan komitmen Presiden tersebut," kata Lili.

Lili berpendapat, pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat momentumnya saat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pejabat negara menyeruak. (Z-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya