Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus didukung.
Ia juga meminta agar para elite partai politik memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.
Komitmen tersebut dibutuhkan khususnya setelah politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyinggung izin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mengesahkan RUU tersebut.
Baca juga : Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas
"Jika mereka (elite partai politik) tidak komit, semoga publik memberikan sanksi tidak memilih partai yang tidak pro pada pemberantasan korupsi," kata Lili kepada Media Indonesia, Rabu (5/4)
Terlebih, saat ini tengah menyeruak berbagai kasus dugaan pencucian uang yang terjadi di Tanah Air.
Baca juga : Soal RUU Perampasan Aset, Jangan Ada Dusta antara DPR dan Pemerintah
"Saya kira semua kekuatan masyarakat sipil akan mendukung penuh dengan sikap dan komitmen Presiden tersebut," kata Lili.
Lili berpendapat, pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat momentumnya saat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pejabat negara menyeruak. (Z-5)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved