Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENYONGSONG pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) 2024, Ketua Umum Pengacara dan Jawara Bela Umat (PEJABAT) H.Eka Jaya berharap tidak ada kegaduhan yang mengancam keutuhan negara.
Hal itu disampaikan Eka Jaya usai melantik para pengurus DPW PEJABAT Jakarta Selatan di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3).
Menurut Eka Jaya. sebagai organisasi masyarakat (ormas), PEJABAT mengambil peran ini terutama untuk menyatukan.
PEJABAT ada sebagai katalisator, jembatan seandainya ada ormas yang bertikai atau manakala terjadi permasalahan antar-ormas. "Jangan sampai masyarakat terkontaminasi dengan bahasa-bahasa (istilah) yang ingin membuat bangsa ini pecah," ucapnya.
"Yang harus dipahami adalah bagaimana kita menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan saling menghargai," tegas pria yang akrab disapa dengan panggilan ustad Eka.
Terkait dengan dukungan PEJABAT untuk pemilu 2024 agar bisa berjalan lancar, Eka Jaya memastikan bahwa PEJABAT akan turut ambil bagian semaksimal mungkin menjaga situasi yang damai di masyarakat agar kegaduhan dan hal lain yang tak diinginkan dapat dihindari.
"Harapan kita untuk pemilu 2024 ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada sesuatu kegaduhan yang membuat perpecahan negara," ujar ustad Eka.
Baca juga: Gerakan Bunda Merah Putih Rambah Sumsel
Ia juga memastikan PEJABAT akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ini semua, agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi suatu kegaduhan.
PEJABAT akan hadir disitu untuk memberikan pencerahan-pencerahan terutama kepada masyarakat agar bisa turut serta menjaga NKRI dengan cara guyub dan musyawarah bersama.
Tidak hanya sampai disitu, PEJABAT akan mengambil langkah dengan menjaga setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada untuk menghindari kegaduhan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan agar pemilu berjalan lancar.
Untuk itu PEJABAT pun akan berusaha menjaga netralitas ketika ikut menjaga TPS nanti.
"Kita berusaha untuk tetap netral , sehingga bangsa ini semoga nantinya bisa menghasilkan pemimpin yang jujur dan adil (jurdil), istiqomah dan amanah," katanya.
"Serta memikirkan rakyatnya. Itu yang kita cari", ungkap Ustad Eka sembari menuturkan kriteria calon presiden yang diharapkannya,"jelasnya.
Lebih lanjut Ustad Eka juga mengatakan jangan sampai ada ketergantungan dengan oligharkhi atau Negara lainnya. Sebab Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya, tapi kenapa hanya dimiliki oleh segelintir orang .
Hampir separuh rakyat Indonesia dibawah garis kemiskinan, ini membuat kita sedih.
Apalagi kita sekarang dihadapkan dengan krisis global. Kondisi ini seharusnya menbuat kita mempunyai ketahanan pangan sendiri yang kuat dan kemandirian yang kuat.
Indonesia ini sejak dulu adalah Negara pejuang bukan Negara pecundang. Artinya Indonesia harus bisa berdiri diatas kaki sendiri.
Sementara itu saat mengomentari keberadaan ormas Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibekukan oleh pemerintah lantaran dianggap memiliki gagasan radikal,
Ustad Eka Jaya menegaskan ada hal yang harus dipahami kenapa HTI berbeda dengan yang lain.
Ia melihat HTI ini mempunyai pemikiran-pemikiran. Mereka memang tidak melakukan tindakan (action) yang radikalis, tapi pemikiran yang berkembang didalam HTI harusnya dilawan juga dengan pemikiran.
"Jangan sampai kita yang ingin mengadakan sebuah Negara demokrasi, tapi kita tidak demokrasi. Di sisi lain antara tidak suka dan suka," katanya,
Tidak ada yang bisa dilakukan Pejabat untuk meng-counter HTI sebagai gerakan radikal, tapi yang ada PEJABAT berjuang dengan pemikiran bahwa Pancasila dan UUD 1945 ini sudah harga mati.
"Itu yang kita gunakan untuk men-counter karena Pancasila dan UUD 1945 adalah pemikiran ulama dan masyarakat harus memahami ini. Karena itulah masyarakat harus bersinergi melawan pemikiran yang bertentangan denga kata Pancasila dan UUD 1945," ujar ustad Eka.
Baginya, pemikiran harus di lawan dengan pemikiran, jangan sampai kita bisa mengkriminalisasi dan mengintimidasi. Itu juga tidak boleh kita lakukan.
Eka Jaya juga menyatakan jika dirinya lebih mendukung gerakan amar ma’ruf nahi munkar demi menjaga generasi oenerus, khusunya anak-anak.
Ia.juga menilai pemerintah harusnya lebih banyak berkomunikasi dengan para ulama agar jangan sampai ada perpecahan. Diinternal PEJABAT juga selalu diingatkan agar jangan sampai terpecah belah karena perbedaan agama, jangan sampai kita terpecah belah karena beda bahasa.
"Kita ini bangsa Indonesia bangsa yang besar. Kita harus bersatu, kita bangsa yang besar," ucap ustad Eka. (RO/OL-89)
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik menggarisbawahi tentang kesatuan NKRI
Siti Zuhro mengungkapkan Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilu yang paling berbahaya dan berpotensi mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Operasi Mantab Brata 2024 menjadi kegiatan antisipasi Polri saat pengumuman hasil Pemilu 2024.
Asep berpesan agar WBP yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian.
Limat narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba menyampaikan ikrar setia NKRI
Dalam program Blusukan Online Warung NKRI Digital akan ada pelatihan-pelatihan atau kursus keterampilan di beberapa bidang usaha.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan berpendapat salam dan ucapan hari raya lintas agama adalah bentuk toleransi dan ekspresi etika sosial dalam tata kebinekaan Indonesia.
TOKOH agama Romo Benny Susetyo menyebut dalam rangka memaknai Hari Raya Waisak, semangat Pancasila upaya meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menggaungkan jangan memandang kubu lain yang berkontestasi seolah-olah seperti musuh. Terlebih dalam situasi penggalangan dukungan
Pengembangan sejumlah potensi desa merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional.
KASAD Award yang diselenggarakan di Markas Besar TNI Angkatan Darat merupakan bentuk apresiasi setelah diselenggarakannya Lomba Kampung Pancasila,
Bidang Hukum dan Advokasi BSPN Pusat PDIP Putu Bravo menegaskan bahwa identitas setiap orang yang berbeda-beda jangan sampai disalahgunakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved