Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) berpeluang besar untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
Diketahui, sebelumnya Anies merupakan 1 dari 3 kandidat capres yang mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. NasDem memiliki beberapa kriteria dalam menentukan capres yang akan diusung.
Adapun capres yang diusung harus mampu memenuhi tantangan bangsa ke depan, tidak terkecuali Anies Baswedan. "Itu yang menjadi pertimbangan Pak Surya yang paling dominan," ungkap Politisi Partai NasDem Willy Aditya, Sabtu (17/9).
Baca juga: Anies Siap Dicalonkan jadi Presiden pada Pemilu 2024
Selain mampu menjawab tantangan bangsa ke depan, Willy juga menuturkan bahwa capres yang diusung perlu memiliki potensi kemenangan yang cukup.
Terkait hal tersebut, elektabilitas Anies sejauh ini selalu berada di tiga besar. Dirinya bersaing dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Memiliki potensi kemenangan yang cukup. Jadi, dua hal itu antara idealisme dan rasionalitas, harus berjalan seiringan," imbuhnya.
Baca juga: Surya Paloh: Pemilu 2024 Momentum Krusial Bagi NasDem
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan mayoritas kader PKS menginginkan partainya untuk mengusung Anies sebagai capres. Namun, atas pertimbangan syarat minimum ambang batas pencalonan presiden, pihaknya tidak ingin terburu-buru.
"Kader itu mayoritas ingin Anies. Tapi, PKS tahu diri kita cuma 50 kursi. Kalau kita deklarasi sendirian, tiba-tiba yang lain takut, tidak mau ikut deklarasi, kasihan Mas Anies," tutur Mardani.
Oleh karena itu, pihaknya masih bersabar sebelum menentukan capres yang diusung PKS. Dia meyakini kesabaran partainya akan membuahkan kemenangan di Pemilu 2024.(OL-11)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved