Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) berpeluang besar untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
Diketahui, sebelumnya Anies merupakan 1 dari 3 kandidat capres yang mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. NasDem memiliki beberapa kriteria dalam menentukan capres yang akan diusung.
Adapun capres yang diusung harus mampu memenuhi tantangan bangsa ke depan, tidak terkecuali Anies Baswedan. "Itu yang menjadi pertimbangan Pak Surya yang paling dominan," ungkap Politisi Partai NasDem Willy Aditya, Sabtu (17/9).
Baca juga: Anies Siap Dicalonkan jadi Presiden pada Pemilu 2024
Selain mampu menjawab tantangan bangsa ke depan, Willy juga menuturkan bahwa capres yang diusung perlu memiliki potensi kemenangan yang cukup.
Terkait hal tersebut, elektabilitas Anies sejauh ini selalu berada di tiga besar. Dirinya bersaing dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Memiliki potensi kemenangan yang cukup. Jadi, dua hal itu antara idealisme dan rasionalitas, harus berjalan seiringan," imbuhnya.
Baca juga: Surya Paloh: Pemilu 2024 Momentum Krusial Bagi NasDem
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan mayoritas kader PKS menginginkan partainya untuk mengusung Anies sebagai capres. Namun, atas pertimbangan syarat minimum ambang batas pencalonan presiden, pihaknya tidak ingin terburu-buru.
"Kader itu mayoritas ingin Anies. Tapi, PKS tahu diri kita cuma 50 kursi. Kalau kita deklarasi sendirian, tiba-tiba yang lain takut, tidak mau ikut deklarasi, kasihan Mas Anies," tutur Mardani.
Oleh karena itu, pihaknya masih bersabar sebelum menentukan capres yang diusung PKS. Dia meyakini kesabaran partainya akan membuahkan kemenangan di Pemilu 2024.(OL-11)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved