Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali mengumpulkan sejumlah keterangan dari tim Puslabfor Mabes Polri terkait dengan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
"Tim Labfor Polri datang memenuhi undangan Komnas HAM serta memberikan keterangan terkait dengan balistik dan forensik lainnya," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara seperti dilansir Antara, di Jakarta, Rabu (10/8).
Pada pertemuan antara tim Puslabfor Polri dan Komnas HAM, disampaikan sejumlah hal di antaranya mengenai lima digital video recorder (DVR) atau rekaman CCTV. Berikutnya, lembaga tersebut juga mendapatkan informasi atau data dari satu unit handphone.
Terakhir, Komnas HAM juga memperoleh keterangan terkait balistik. Lebih rinci, hal tersebut menyangkut jumlah peluru yang telah diperiksa di laboratorium, senjata yang digunakan termasuk soal serbuk dari bekas tembakan.
Baca juga: Keberadaan Istri Sambo di TKP Masih Didalami Penyidik
Tidak hanya itu, kata Beka, Komnas HAM juga diberikan penjelasan mengenai analisis metalurgi atau yang menyangkut dengan komposisi logam atau peluru yang digunakan.
Senada dengan itu, Komisioner Komnas HAM lainnya Mohammad Choirul Anam mengatakan pada awalnya lembaga itu telah pernah meminta keterangan soal DVR atau rekaman CCTV namun saat itu belum bisa dipenuhi oleh Polri.
Khusus soal rekaman CCTV, Komnas HAM juga menanyakan semua hal yang berkaitan dengan kamera pengintai, di antaranya kebenaran rusak atau tidak, alasan rusak, dan lain sebagainya.
Kemudian, yang tidak kalah penting ialah penjelasan mengenai peluru, selongsong peluru, dan serpihan peluru juga dicek secara keilmuan. Termasuk juga peluru yang ditemukan identik atau tidak dengan senjata yang diberikan Labfor kepada penyidik.
Terkait sidik jari pada senjata, Anam mengatakan hal tersebut harus merujuk kepada tim Inafis Polri. Sementara, Komnas HAM belum sampai pada tahapan itu. (Ant/OL-16)
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
Uang yang disita KPK dalam bentuk rupiah. Walaupun demikian, dia belum dapat memberitahukan lebih detail karena masih dihitung.
KPK menyita uang ratusan juta rupiah dalam OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka suap proyek.
KPK sita uang tunai, dokumen, dan alat elektronik dalam OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Sebanyak 9 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan
Terdakwa kasus dugaan peredaran narkoba di dalam penjara, Ammar Zoni, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved