Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai biaya berpolitik di Indonesia terlalu mahal. Bahkan, untuk menjadi gubernur butuh dana ratusan juta.
"Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi Kepala Daerah tingkat II saja sebesar Rp20 sampai Rp30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Alex mengatakan biaya yang besar itu memberatkan para calon. Apalagi, proses kampanye tidak ada yang gratis. "KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal. Menjadi anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah tidak ada yang gratis," ujar Alex.
Alex mengatakan mahalnya biaya itu membuat para calon kerap mencari sponsor untuk mencari dana tambahan. Sponsor sering kali meminta timbal balik setelah orang yang didanai mendapatkan kursi jabatan.
Baca juga: Kasus Meme Borobudur Naik Penyidikan, Polisi Sita Akun Twitter Roy Suryo
"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Nah yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak benar," tutur Alex.
Masalah sponsor ini kerap menjadi celah korupsi dalam sistem politik di Indonesia. Apalagi, partai politik membolehkan berbagai perusahaan menjadi sponsor calonnya.
Atas dasar itulah KPK menggelar acara politik cerdas berintegritas. Program antikorupsi itu diharap bisa mendidik partai politik untuk menghilangkan konflik kepentingan dalam sistem sponsor dalam pencalonan.
Pimpinan partai politik diminta untuk menandatangani pakta integritas untuk tidak korupsi dalam acara itu. Pakta integritas itu diharap bukan sekadar coretan di atas kertas putih.
"Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan," ucap Alex. (OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved