Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan rekrutmen guru honorer di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sebab, menurutnya, Komisi X DPR RI telah memperjuangkan agar Kabupaten Langkat mendapatkan jatah pengangkatan guru honorer sebanyak 2.500 orang. Namun, yang lulus tes guru honorer menjadi berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat hanya 2-3 orang.
“Karena itu, kita kecewa. Pada tes pertama saja banyak yang ikut tapi hanya dua-tiga yang lulus. Nah, ini artinya tidak seriusnya di mana? Kita minta semuanya serius,” ujar Djohar saat menjadi memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Langkat dalam rangka pengawasan Formasi GTK-PPPK dan Kurikulum Prototipe/Merdeka Belajar, di Langkat, Sumut, Jumat (8/4/2022).
Diketahui, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dua di antaranya adalah kebijakan Program 1 Juta Guru PPPK dan Episode 15 Merdeka Belajar: Kurikulum Merdeka. Program yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan guru ini dalam implementasinya menemukan banyak kendala. Satu di antaranya disebabkan karena usia para guru honorer tersebut yang sudah bertahun-tahun menjalani pengabdian. Sehingga, kesulitan jika harus mengikuti tes formal menjadi PPPK sebagaimana amanat dari UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Anggota DPR Apresiasi Polda Sumut Tahan Tersangka Kerangkeng Manusia
Sehingga, Djohar berharap seperti awal perjanjian Komisi X dengan pemerintah bahwa guru honorer ini sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi untuk menghasilkan orang-orang terbaik di negeri ini. “Mereka hanya perlu formalitas saja ikut tes itu sesuai dengan UU. Tapi tidak harus lagi segala macam hal yang memberatkan mereka. Sehingga banyak mereka yang kecewa, diharapkan bisa dapatkan penghargaan dari pemerintah tapi tidak bisa,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
Terakhir, Djohar berharap, Pemerintah Kabupaten Langkat terus mengajukan semua nama guru honorer ke pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, hingga kini dari target 1 Juta Guru PPPK, jumlah keseluruhan yang baru diusulkan oleh pemerintah daerah secara total hanya 570.589 formasi. “Para guru honorer ini harus dibimbing untuk bisa mendapatkan tes lagi. Kita sudah bicara dengan Mendikbudristek, jika gagal maju lagi. Karena jatah yang kita sepakati 1 juta guru. Ini baru terpenuhi sekitar bahkan belum sampai 500 ribu. Jadi, masih banyak peluang, kepada Guru GTK semangat ikut tes,” pesannya. (RO/OL-10)
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Duta Besar Yunani untuk Indonesia, Ioanna Bezirtzoglou, menghadiri acara tersebut, banyak koki dan pembuat roti terkemuka dari industri roti lokal Indonesia.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved