Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANGLIMA TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengikuti seleksi prajurit TNI.
Hal itu diungkapkan Andika seusai mengeluarkan sejumlah aturan baru terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI pada Rabu (30/1) kemarin.
Menanggapi hal itu, Peneliti Pusat Politik BRIN Firman Noor menilai pernyataan Andika terlalu sensitif bagi sebagian masyarakat Indonesia. Seharusnya, kebijakan mengizinkan keturunan PKI menjadi tentara, tak perlu diangkat ke publik.
Baca juga: Keturunan PKI tidak Bisa Ikut Seleksi Prajurit TNI, Panglima: Dasar Hukumnya Apa?
"Saya bisa memahami human kindness dari Andika. Tapi baiknya mungkin suatu saat nanti, saat warga kita matang, sudah secara umum bisa melupakan (kejadian PKI) itu," ujar Firman kepada Media Indonesia, Kamis (31/3).
"Seharusnya hal-hal seperti ini di-keep saja. Untuk membuat situasi dan kondisi kondusif," imbuhnya.
Baca juga: Ini Isi Tap MPRS tentang Pembubaran PKI
Menurutnya, situasi sekarang belum kondusif, sehingga pernyataan Andika menambah kegerahan kondisi politik. "Sama seperti (isu) LGBT, itu memang satu statement yang oke untuk negara sudah mapan. Tapi, Indonesia mengalami masa pahit dengan komunisme," pungkas Firman.
Lebih lanjut, Firman berpendapat watak komunis biasanya ketika ada kesempatan akan membangun suatu basis atau perkumpulan, yang bisa saja berdampak negatif bagi negeri.
"Maksud Panglima saya bisa mengerti. Tapi timing-nya tidak pas," ucapnya.(OL-11)
Wasekjen PDIP Utut Adianto menilai tidak pas bila Andika Perkasa menjadi bakal calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
WAKIL Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa meyakini PDI Perjuangan bakal ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu pemerintah Jokowi mengirim surat presiden (surpres) pergantian Panglima TNI.
Dilansir dari Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Andika tak bisa menyembunyikan rasa takjub terhadap KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.
Pertamina dan TNI menjalin kerja sama strategis dalam penyelenggaraan pengamanan objek vital nasional strategis.
Indonesia-Malaysia terus perkuat perdagangan lintas batas guna peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan dan perlunya kerja sama pencegahan, penyelundupan barang-barang terlarang
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menapaktilasi kediaman sang kakek Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan di Taman Yuwono Nomor 19, Jalan Dagen, Yogyakarta
SEJARAH kelam Gerakan 30 September 1965 seharusnya menjadi perjalanan bangsa yang tidak lagi menciptakan dendam/permusuhan baru atau memperpanjang permusuhan lama
Akun Facebook Nusa Tadon mengunggah gambar palu arit yang diduga simbol komunis. Gambar tersebut diunggah bersama tulisan 'Untuk Flotim (Flores Timur) yang lebih sejahtera secara merata.
Tap MPRS itu ditandatangani oleh Jenderal AH Nasution selaku Ketua MPRS beserta Wakil Ketua MPRS yang terdiri dari Osa Maliki, HM Sumchan ZE, M Siregar, dan Brigjen TNI Mashudi.
Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS Nomor 25/1966. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam," kata Panglima.
Menurut Nabil, isu PKI biasanya menyerang partai yang memiliki akar kuat di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved