Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) sudah lama berada di zona nyaman dan terbelenggu oleh budaya feodal sehingga kurang produktif. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-IX, presiden mengingatkan agar korpri mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN, memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
"Harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat. Hal ini terlihat klise, tapi sangat penting dan mendasar karena sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman," ucap Jokowi saat memberikan pidato dalam Munas Korpri, Jumat (28/1).
Sebagai garda terdepan reformasi birokrasi, ujar Jokowi, Korpri dituntut adaptif, menjawab perubahan, melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa, serta mengubah kerumitan birokrasi menjadi kerja yang cepat dan efisien. Musyawarah nasional Korpri ke-IX, menurutnya yang menjadi momentum mendorong akselerasi transformasi Korpri menjadi korps profesi pegawai aparatur sipil negara yang modern dan profesional.
Jokowi mengatakan Korpri berhadapan dengan perubahan dunia yang sangat cepat yakni teknologi yang menimbulkan disrupsi. Karena itu, ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Budaya kerja ASN, tegas Jokowi, harus berubah total.
Baca juga: Mendagri Ingatkan Gubernur Tidak Memperlambat Rancangan APBD
"ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional," tegasnya.
Ia mengingatkan agar sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN, harus mampu digunakan secara akuntabel. Selain itu, otoritas yang diberikan pada ASN harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Birokrasi, ujar Jokowi, bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat.
"Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat," ucapnya.
Pada era disrupsi, prediden berharap seluruh anggota Korpri mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan kemajuan teknologi, ujar Jokowi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama.
" Jangan terpaku pada cara-cara lama. Segera terapkan cara-cara baru. Manfaatkan teknologi, terapkan elektronik-government. Teknologi telah memungkinkan pelayanan dilakukan lebih cepat dan lebih akurat," tuturnya.
Jokowi menegaskan perubahan yang paling penting adalah perubahan nilai, perubahan budaya kerja. Sehingga perubahan birokasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terakhir, Ia juga menginginkan Korpri terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya yakin dengan reformasi birokrasi yang konsisten, ASN akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air," tukasnya. (OL-4)
CPNS tetap menjadi salah satu profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.
KPK menduga Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba membeli sejumlah barang bernilai ekonomis menggunakan uang pelicin perizinan tambang di wilayahnya
Dalam rangka menghadapi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, persiapan yang matang menjadi kunci untuk meraih kesuksesan
Penundaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 hingga selesainya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) perlu dikaji.
Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN secara umum.
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penjelasan terkait kecilnya jumlah pengembalian simpanan peserta Tapera
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved