Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus menelusuri tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi bagian negara oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan memeriksa istri dan anak tersangka Muddai Madang.
Muddai adalah mantan Komisaris Utama sekaligus Direktur PT PDPDE Gas yang ditersangkakan oleh Kejagung bersama mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menguraikan, penyidik telah memeriksa istri Muddai, yakni Ratna Yulita, dan anaknya yang berinisial MD sebagai saksi.
Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi menyebut pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri TPPU terkait aset Muddai dari rasuah yang diduga dilakukannya. "Jadi anak dan istrnya kami perksa untuk mendalami TPPU-nya. Ini merupakan langkah kami untuk melakukan follow the money-nya," ujarnya, Jumat (29/10).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Ratna saat ini menjabat sebagai Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN). Dalam kasus ini, DKLN dan PDPDE Sumsel membentuk perusahaan patungan PDPDE Gas untuk mengelola gas bumi bagian negara alokasi pemerintah. Menurut Supardi, jabatan Ratna di DKLN hanya bersifat fiktif.
"Istrinya ini hanya just name (hanya nama). Dia dititipkan oleh MM (Muddai) untuk menempati posisi di PT DKLN," jelas Supardi.
Hal ini dibuktikan karena selama menjabat, istri Muddai tidak pernah mengambil kebijakan terkait pengelolaan gas bumi tersebut. Supardi memberikan sinyal kemungkinan kecil saat ditanya soal menersangkakan Ratna.
"Kalau namanya dipakai suaminya itu tidak apa-apa kalu berpikirnya positif. Jadi ini bukan mau dia (Ratna). Karena itu, sampai saat ini dari keterangan yang bisa dipidana baru suaminya," pungkasnya.
Sebelumnya, penyidik Gedung Bundar juga sempat memeriksa MB selaku istri Yuriansyah yang merupakan tersangka lain dalam kasus ini, Yuriansyah adalah Dirut DKLN merangkap Direktur PT PDPDE Gas sekaligus merangkap juga Dirut PDPDE Sumsel. Selain Muddai, Alex, dan Yuriansyah, satu tersangka lainnya adalah mantan Direktur PDPDE Sumsel sekaligus Direktur PT PDPDE Gas Caca Isa Saleh S. Kasus tersebut merugikan kerugian keuangan negara sebesar US$30,194 juta. Angka itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-2019. Di sisi lain, terdapat pula kerugian dari setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel sebesar US$63.750 dan Rp2,131 miliar. (OL-8)
MAHKAMAH Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan rumah atas nama istri Rafael Alun, Ernie Meike. Rumah itu sempat disita atas kasus dugaan gratifikasi.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
PIMPINAN Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang telah dinyatakan bebas dari penjara. Namun, selain kasus penodaan agama, Panji juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus TPPU.
Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Polri sedang mengejar para bandar judi online dengan melacak aset dari hasil perputaran uang pelaku.
JPU di Pengadilan Tipikor Ternate menghadirkan 14 saksi untuk mendalami dugaan intervensi yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam proses tender proyek.
Bila terdakwa Alex Noerdin memutuskan menempuh upaya hukum peninjauan kembali, syaratnya pun harus melaksanakan dahulu putusan kasasi
MAJELIS hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan permohoan banding Gubernur Sumatera Selatan tahun 2008-2018 Alex Noerdin dan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara.
MANTAN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun atas kasus dugaan tindak korupsi
MANTAN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin dituntut hukuman pidana penjara 20 tahun terkait kasus dugaan tindak korupsi.
Persidangan Alex terakhir kali digelar pada Kamis (10/3) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan agenda pemeriksaan saksi.
MANTAN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi jual beli gas Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved