Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam menangani permasalahan data kemiskinan sudah tepat. Untuk itu Yandri meminta kepada para stakeholder agar meniru cara Mensos dalam pembenahan data kemiskinan. Ia melihat sejumlah daerah yang sudah dikunjungi Risma menunjukkan datanya bermasalah.
“Makanya itu, jangan sampai seperti itu. Kejadian di Gorontalo itu yang saya harapkan yang terakhir. Saya pastikan bilamana semua data itu baik tidak mungkin Bu Risma marah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mengingatkan kepada stakeholder yakni pemerintah daerah sampai ke tingkat RT/RW, dan para pendamping jangan main-main dengan data terkait dengan bantuan kepada masyarakat. “Di tingkat bawah itu, ayo perbaiki data. Jangan main-main. Saya rasa kalau ini dilakukan, akan baik-baik saja kok,” pungkasnya.
Baca Juga: Presiden Harus Panggil Ketum Parpol untuk Tentukan Jadwal Pemilu 2024
Terkait tanggapan luas atas kunjungan Mensos ke Gorontalo, Yandri mengajak semua pihak mengambil pelajaran terbaik. “Inilah momentum untuk memperbaiki Kementerian Sosial sampai ke tingkat bawah. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dukungan dari pusat sampai ke RT/RW,” kata Yandri.
Legislator dapil Banten II tersebut berpesan, stakeholder seperti kepala desa tidak hanya memasukkan data yang merupakan pendukungnya saja, sedangkan mereka yang tidak mendukung tidak mendapatkan bantuan. “Maka semua pihak harus bekerja keras dan serius. Saya malah berharap, Bu Risma tidak berubah. Sebab Bu Risma sudah membuktikan dua periode jadi Wali Kota Surabaya sukses,” sebutnya.
Adapun, polemik pembenahan data dipicu gaya bicara Risma kepada Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie yang dinilai marah-marah kepada warganya. Namun, Yandri menilai, apa yang dikerjakan Risma semata-mata untuk memperbaiki data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, dan benar-benar ada perbaikan. “Kalau saya nyaman-nyaman saja. Apa yang dikerjakan Bu Risma semata-mata untuk perbaikan data. Kita tahu data adalah masalah krusial,” ujarnya. (RO/OL-10)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat
KEPALA Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pejabat eselon I dan II dari Kementerian PPN/Bappenas yang terindikasi menerima bansos.
Jumlah peserta non aktif karena menunggak pada 2023 mencapai 15.202.292 jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved